Sombong dan Arogan Kekuasaan: “Jangankan KPK, Tuhan Pun Tak Takut!” Bupati Balut Pamer Kekebalan Hukum dan Moral?

Banggai Laut, 29 Juni 2025 – Sebuah pernyataan yang membekukan darah dan menampar akal sehat telah diucapkan oleh pucuk pimpinan Banggai Laut: “jangankan KPK yang periksa, Tuhan pun saya tidak takut.” Klaim yang menguar dari pertemuan tertutup di kantor Bupati Balut ini bukan sekadar sesumbar, melainkan manifestasi telanjang dari arogansi kekuasaan yang mengkhawatirkan, menandakan erosi serius terhadap integritas dan akuntabilitas kepemimpinan daerah. Ini adalah pernyataan perang terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terhadap hukum, bahkan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang dijunjung tinggi.

Alih-alih menyikapi pemberitaan yang ada dengan transparansi, pertemuan mendadak yang sengaja meminggirkan media ini justru disulap menjadi panggung pembelaan diri yang sarat fitnah. Dengan entengnya, Bupati Balut, menurut sumber, menyerang personalitas jurnalis dengan sebutan merendahkan seperti “anak jalanan” dan “mabuk-mabuk di jalan.” Ini bukan respons seorang pemimpin, melainkan reaksi panik dan pengecut yang tak mampu berhadapan dengan kritik yang sah. Serangan ad hominem semacam ini adalah bukti nyata kepanikan yang sedang memuncak.

Narasi “semua berita itu tidak benar” dan sikap “tidak takut biar mau dibawa ke mana itu laporan” adalah perisai defensif yang mencurigakan, seolah sang pemimpin memiliki jubah kekebalan abadi. Puncaknya, klaim bahwa Tuhan pun akan “bingung” memeriksanya karena “tidak bersalah dan tidak menyalahgunakan Anggaran APBD” adalah puncak kesombongan yang melampaui batas nalar dan etika. Ini bukan hanya pelecehan terhadap supremasi hukum, tetapi juga penistaan terhadap nilai-nilai moral dan religius yang menjadi pondasi masyarakat. Siapa gerangan yang bisa mengklaim dirinya lebih tinggi dari Tuhan dan hukum?

Persoalan tidak dilantiknya kepala desa terpilih dengan dalih “ijazah palsu” juga menimbulkan kecurigaan besar. Jika memang ada pelanggaran, mengapa tidak melalui jalur hukum yang transparan? Mengapa justru muncul solusi instan berupa penunjukan Penjabat (PJ) tanpa penjelasan yang memadai? Ini adalah pertanyaan mendasar yang menuntut jawaban jujur demi keadilan dan integritas demokrasi di tingkat paling dasar.

Sementara itu, Kepala desa terpilih yang sudah dua kali dimenangkan oleh PTUN, yakni PTUN Palu dan Makassar, saat dikonfirmasi membantah tuduhan tersebut. Ia mempersilakan seluruh awak media, baik lokal maupun nasional, untuk datang dan melihat dokumen ijazah miliknya.

Di sisi lain, Faisal juga membantah tuduhan bupati yang menyebutnya sebagai anak jalanan dan tukang mabuk-mabukan, ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah tuduhan yang keji.

Sementara publik disuguhi drama arogansi dan kontroversi, agenda perjalanan beberapa OPD ke Palu dengan dalih undangan Gubernur untuk membahas program daerah harus diawasi dengan ketat. Jangan sampai perjalanan dinas ini hanya menjadi manuver pengalihan isu, atau lebih buruk lagi, pemborosan anggaran di tengah desakan akuntabilitas yang mendesak.

Pernyataan dari pucuk pimpinan Balut ini adalah sinyal bahaya yang berkedip merah terang bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang rendah hati, melayani dengan integritas, dan takut akan hukum serta Tuhan, bukan sebaliknya. Publik menunggu tindakan nyata dan penjelasan yang transparan dari Bupati Balut, bukan sekadar arogansi kosong yang merusak sendi-sendi demokrasi dan kepercayaan publik.*(Red)