Sorotan Publik Terkait Mushola Pendopo: Gibas Desak Bupati Kuningan Ungkap Donatur

KUNINGAN, 10 Juli 2025 – Klarifikasi Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, mengenai pembangunan mushola di area Pendopo yang disebut berasal dari sumbangan “sahabat pribadi” kembali memicu perhatian serius dari masyarakat sipil. Ketua Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) Resort Kuningan, Manap Suharnap, menilai bahwa pernyataan Bupati justru semakin menguatkan dugaan publik yang sebelumnya diungkap oleh LSM Frontal.

Manap Suharnap, dalam pernyataannya pada Selasa (8/7/2025), mengungkapkan, “Jika sebelumnya masih sebatas dugaan, kini Bupati sendiri yang menegaskan bahwa mushola tersebut adalah hasil hibah dari sahabat. Ini justru menempatkan beliau dalam sorotan hukum yang jawabannya sedang dinanti publik.”

Menurut Manap, pengakuan adanya “hibah” dari pihak ketiga, meskipun bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), secara hukum mewajibkan pemerintah daerah untuk mematuhi regulasi terkait pengelolaan hibah dan donasi sesuai ketentuan keuangan negara.

Manap mengingatkan bahwa klaim sumbangan pribadi tidak cukup tanpa adanya pencatatan resmi, dokumen hibah, berita acara serah terima, dan pelaporan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Apabila benar itu adalah hibah, maka wajib hukumnya dicatat dalam APBD atau setidaknya dilaporkan dalam sistem keuangan daerah. Jangan sampai karena alasan ‘sahabat’, prosedur yang berlaku dilarang,” tegas Manap. Ia menekankan bahwa hibah bukan hanya soal niat baik, melainkan bagian dari sistem keuangan negara yang diatur dengan ketat.

Secara yuridis, pengakuan mushola dibangun dari donasi atau hibah pribadi menegaskan bahwa penerimaan tersebut harus mengikuti ketentuan:

* Pasal 166 PP No. 12 Tahun 2019: Hibah wajib dicatat dalam APBD.

* Permendagri No. 77 Tahun 2020: Hibah uang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sementara hibah barang dicatat sebagai aset.

* Pasal 12B UU Tipikor: Hibah atau gratifikasi kepada pejabat publik yang terkait dengan jabatan, jika tidak dicatat atau dilaporkan dalam 30 hari, dapat dikategorikan sebagai suap.

“Saat kepala daerah mengakui menerima bantuan dari pihak ketiga untuk membangun fasilitas di lingkungan Pendopo, maka wajib diverifikasi apakah sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Apakah sudah ada pencatatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)? Jika tidak, patut diduga sebagai gratifikasi,” ujar Manap.

Manap lebih lanjut mendesak Bupati Kuningan untuk mengumumkan siapa “sahabat” yang memberikan hibah, berapa nilainya, dalam bentuk apa, dan bagaimana proses serah terimanya. Transparansi ini dinilai sebagai langkah krusial untuk menjawab kecurigaan publik dan menghindari potensi permasalahan hukum.

“Apabila identitas donatur tidak diumumkan, hal ini berpotensi menimbulkan dugaan konflik kepentingan. Bisa saja hari ini menyumbang mushola, besok mengerjakan proyek lain. Inilah alasan mengapa regulasi mewajibkan pencatatan dan pelaporan,” pungkasnya.

Sebagai solusi, Manap mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi terkait penerimaan hibah atau donasi dari pihak ketiga, serta memastikan seluruh penerimaan bantuan tercatat dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Baik itu sumbangan niat baik, bantuan sahabat, atau dana CSR sekalipun, jika masuk ke fasilitas negara, wajib dicatat dan dilaporkan. Jika tidak, hal ini dapat menjadi bumerang hukum,” tutup Manap Suharnap.

Publisher -Red 

Kontributor liputan – Mulus Mulyadi