Tragedi Miliar Rupiah Dana Desa: Ketahanan Pangan di Kebumen “Lenyap Tanpa Bekas” – Desakan Audit Total dan Tanggung Jawab Hukum

Kebumen, Jumat 24 Oktober 2025 – Program wajib alokasi Dana Desa (DD) minimal 20% untuk Ketahanan Pangan dan Hewani di Kabupaten Kebumen, yang telah berlangsung sejak tahun 2019, dinilai gagal total dan berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.

Setelah lima tahun berjalan, laporan di lapangan menunjukkan mayoritas proyek, mulai dari pengadaan sapi, kambing, ayam petelur, burung puyuh, hingga kegiatan pertanian, mengalami kegagalan dan asetnya lenyap tanpa jejak.

Waluyo, Wartawan Cyber Nasional, dalam rilis ini mendesak Pemerintah Kabupaten Kebumen, Inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

Berdasarkan investigasi dan temuan di berbagai desa di Kebumen, pola kegagalan yang berulang menunjukkan adanya masalah sistemik:

– Kematian Ternak Massal: Banyak desa melaporkan bahwa ternak yang diadakan dengan dana besar (kambing, ayam, puyuh) mati tidak lama setelah pengadaan.

Indikasi kuat menunjukkan adanya masalah kualitas bibit/indukan yang buruk, kurangnya keahlian teknis beternak, serta minimnya infrastruktur kandang yang memadai.

– Aset Fiktif atau Hilang: Dana dialokasikan untuk pengadaan aset hidup/bergerak, namun saat dilakukan monitoring, aset tersebut tidak lagi ditemukan atau sulit dipertanggungjawabkan keberlanjutannya, memunculkan pertanyaan serius tentang kemana larinya anggaran miliaran tersebut.

– Perencanaan Asal Jadi: Program tidak didasarkan pada studi kelayakan bisnis (risiko pasar, keahlian SDM, kesesuaian lahan), melainkan hanya sebatas pemenuhan kewajiban alokasi 20% DD.

Menurut Waluyo, kegagalan mayoritas program ini bukan sekadar ketidakberuntungan, melainkan indikasi lemahnya tiga pilar utama pengelolaan DD:

– Perencanaan (Design Flaw): “Dana Desa seharusnya menjadi Penyertaan Modal ke BUMDes untuk dikelola profesional. Jika hasilnya mayoritas gagal, ini menunjukkan perencanaan yang lemah, minimnya business plan yang valid, dan tidak adanya verifikasi kelayakan usaha yang ketat dari tingkat kecamatan hingga kabupaten,” tegas Waluyo.

– Pelaksanaan (Technical Weakness): Indikasi adanya mark-up harga pengadaan bibit/indukan yang tidak berkualitas patut diduga. Selain itu, tidak adanya pendampingan teknis yang intensif dan berkelanjutan dari ahli pertanian atau dokter hewan menyebabkan para penerima manfaat/kelompok pengelola tidak mampu mengatasi masalah teknis lapangan.

– Pengawasan (Accountability Void): Inspektorat Kabupaten, Dinas PMD, dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dipertanyakan perannya dalam fungsi monitoring dan evaluasi (Monev) selama lima tahun terakhir. “Ke mana Inspektorat saat dana miliaran ini ‘menguap’?

Pengawasan hanya bersifat administrasi, bukan pengawasan outcome riil di lapangan. Ini adalah kelalaian yang sistemik,” lanjut Waluyo.

Untuk menyelamatkan kepercayaan publik terhadap Dana Desa dan mencegah kerugian negara lebih lanjut, Waluyo mendesak Pemerintah Kabupaten Kebumen dan lembaga terkait untuk:

– Lakukan Audit Forensik Outcome: Inspektorat Kabupaten Kebumen harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh program Ketahanan Pangan Dana Desa di Kebumen sejak 2019. Audit harus fokus pada outcome (hasil dan keberlanjutan), bukan hanya kelengkapan dokumen administrasi.

– Transparansi dan Publikasi: Hasil audit harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

– Tindak Lanjuti Indikasi Korupsi: Jika ditemukan indikasi penyimpangan, mark-up, atau penyalahgunaan wewenang, segera serahkan temuan kepada Kejaksaan atau Kepolisian untuk proses hukum.

– Perkuat Kapasitas Pendampingan: Pemkab wajib merevisi mekanisme penyaluran DD Ketahanan Pangan, mewajibkan adanya Uji Kelayakan Usaha BUMDes yang ketat dan memastikan alokasi dana untuk pendampingan teknis ahli yang terstruktur, bukan sekadar pelaporan.

“Kegagalan program ini adalah catatan hitam dalam pengelolaan Dana Desa di Kebumen. Dana Desa adalah uang rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan, bukan lenyap tanpa bekas.

Transparansi dan pertanggungjawaban harus ditegakkan segera,” tutup Waluyo.

Publisher -Red