cybernasonal 
Pati, Jawa Tengah – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Senin, 2 September 2025. Aksi ini bertujuan mendesak KPK untuk segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Hingga saat ini, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu masih mengumpulkan donasi di posko yang berlokasi di depan Kantor Bupati Pati. Posko ini diberi nama “Posko Penggalangan Donasi Rp 5.000” dan berfungsi sebagai pusat informasi serta tempat masyarakat dapat menyalurkan bantuan berupa uang, armada, atau logistik lainnya untuk mendukung aksi di Jakarta.
Menurut Fatih Surajaya, salah satu petugas posko, penggalangan donasi ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk memastikan aksi unjuk rasa berjalan lancar. Rencananya, massa akan berangkat menuju Jakarta pada 31 Agustus 2025.
Dugaan keterlibatan Bupati Pati, Sudewo, mencuat dalam kasus korupsi terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pada 13 Agustus 2025 bahwa penyidik menduga Sudewo, yang juga anggota Partai Gerindra, menerima commitment fee dari proyek tersebut.
“Uang yang diterima SDW diduga commitment fee atas pengadaan proyek,” ungkap Budi Prasetyo. Ia juga menambahkan bahwa penyidik akan terus mendalami temuan ini dan berjanji akan memberikan informasi terbaru terkait proses penyidikan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada 14 Agustus 2025, menduga peran Sudewo dalam kasus ini sangat signifikan. Asep menyebut Sudewo diduga terlibat dalam proyek pembangunan jalur ganda kereta api di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat, Jakarta, Semarang, dan Tegal, pada periode 2021–2022, saat ia masih menjabat sebagai anggota Komisi Perhubungan DPR.
Aksi unjuk rasa sebelumnya yang digelar di Pati pada 13 Agustus 2025 sempat berujung ricuh. Sejak saat itu, puluhan aparat kepolisian masih bersiaga dengan mendirikan tenda di sekitar Kantor Bupati dan Gedung DPRD Pati.
Menanggapi rencana aksi unjuk rasa di Jakarta, Kepala Kepolisian Resor Kota Pati, Komisaris Besar Jaka Wahyudi, menyatakan bahwa pengamanan akan dilakukan secara maksimal untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan damai. Hal ini ia sampaikan saat 1.245 personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan aksi pengiriman surat ke KPK pada 25 Agustus 2025.
“Kami memastikan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal agar kegiatan penyampaian aspirasi, khususnya pengiriman surat ke KPK, berjalan damai tanpa gangguan,” ujar Jaka.
Publisher -Red
