TOGIAN, 01 November 2025– Aroma tak sedap menyelimuti pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2023 di Desa Baulu, Kecamatan Togian, Kabupaten Tojo Una-Una. Kepala Desa (Kades) Baulu, Mahksun Laode, kini berada di bawah sorotan tajam setelah dituding keras oleh Ketua Dewan Adat setempat, Ramli Hadi, karena disinyalir tidak transparan dan gagal merealisasikan sejumlah program krusial.
Kritikan pedas ini muncul ke permukaan setelah Ramli Hadi menilai Kades Mahksun Laode telah menutup akses informasi publik terkait penggunaan anggaran desa.
Dalam keterangannya kepada media ini, Ramli Hadi secara eksplisit menyatakan bahwa publik di Desa Baulu dirugikan besar-besaran akibat ulah pimpinan desa tersebut. “Kepala Desa tidak mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara terbuka. Masyarakat sama sekali tidak mengetahui detail penggunaannya. Ini adalah pelanggaran serius atas hak publik,” kecam Ramli, Jumat (31/10-2025).
Menurutnya, ketiadaan transparansi ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan indikasi kuat adanya manajemen anggaran yang bermasalah.
Dampak nyata dari dugaan ketidakjelasan anggaran ini terlihat pada program-program vital yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat miskin. Ramli Hadi menunjuk dua contoh memilukan:
– Bedah Rumah Mangkrak: Program bedah rumah bagi warga miskin yang seharusnya digulirkan sejak Tahun 2022 hingga 2025 dilaporkan masih terbengkalai total.
“Bedah rumah yang diprogramkan tahun 2022 sampai tahun 2025 ini masih terbengkalai. Kasihan, warga penerima bantuan program bedah rumah ini masih terkatung-katung. Mereka dijanjikan, lalu dilupakan,” ujar Ramli dengan nada geram.
– Jamban Tak Kunjung Selesai: Begitu pula dengan program pembuatan jamban tahun 2023 lalu yang, hingga kini, belum terealisasi dengan baik.
“Ini adalah bentuk ketidakpekaan dan kelalaian pimpinan desa yang fatal. Dana publik dihamburkan, sementara rakyat miskin hanya bisa gigit jari melihat janji-janji yang menguap,” tegasnya.
Ramli Hadi, sebagai representasi suara adat dan masyarakat, tidak tanggung-tanggung menuntut pertanggungjawaban. Ia bahkan secara lantang meminta Kades Mahksun Laode untuk segera meletakkan jabatannya.
“Ini yang kami sayangkan. Sebagai Ketua Dewan Adat Baulu, saya menuntut agar Kepala Desa segera mundur dari jabatannya karena sudah terbukti tidak peka dan tidak transparan dalam pengelolaan dana desa,” serunya.
Tak berhenti di kritik, Ramli Hadi memastikan masalah ini telah diangkat ke tingkat lebih tinggi. “Persoalan ini sudah saya laporkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Bupati),” ungkapnya. Lebih jauh, ia mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan. “Saya meminta agar pihak APH segera mengusut tuntas persoalan Dana Desa di Desa kami ini,” tegasnya menutup pernyataan.
Publisher -Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
