BEKASI – 2 Maret 2026– Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Kabupaten Bekasi melayangkan kritik keras terhadap kepemimpinan Plt Bupati Bekasi. Retorika transparansi yang kerap didengungkan pemerintah daerah dinilai hanyalah komoditas politik atau lip service, menyusul tertutupnya akses informasi terkait hasil audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kekecewaan ini dimanifestasikan melalui aksi pemasangan spanduk protes di titik-titik strategis pusat pemerintahan, termasuk di depan Kantor Bupati Bekasi, Senin (2/3). Aksi “parlemen jalanan” ini dipicu oleh bungkamnya otoritas daerah terhadap surat permohonan audiensi dan keterbukaan informasi yang dilayangkan IWOI sejak 24 Februari 2026.
Sekretaris DPD IWOI Kabupaten Bekasi, Karno Syarifudinsyah, menyoroti adanya jurang pemisah (disparitas) yang lebar antara pernyataan lisan Plt Bupati dengan implementasi di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa pada 19 Februari lalu, Plt Bupati secara terbuka mempersilakan media mengonfirmasi hasil audit BUMD. Namun, saat ditagih, birokrasi di bawahnya justru membangun “tembok raksasa” penghalang informasi.
“Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah gejala devaluasi kejujuran di tingkat pimpinan. Kepala daerah bicara transparansi, tapi perangkatnya justru mempraktikkan opasitas (ketertutupan). Jika hasil audit bersih, mengapa birokrasi tampak alergi terhadap pertanyaan publik?” tegas Karno dengan nada pedas.
Mendesak Transparansi Tiga Entitas Vital
DPD IWOI mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berhenti bermain “petak umpet” dan segera memaparkan kondisi finansial serta hasil audit terhadap tiga entitas krusial:
– PT Bekasi Putera Jaya (BPJ)
– PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM)
– Progres audit pada PDAM Tirta Bhagasasi
Karno menegaskan bahwa penyanderaan informasi ini merupakan pelanggaran nyata terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Transparansi audit adalah harga mati untuk memastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak menguap akibat malapraktik tata kelola atau kebocoran anggaran di tubuh BUMD.
Spanduk-spanduk satir yang kini menghiasi kompleks perkantoran Pemkab Bekasi disebut sebagai “alarm peringatan”. IWOI menegaskan tidak akan membiarkan hak publik atas informasi disandera oleh kepentingan birokrasi yang tertutup.
“Jangan paksa rakyat untuk terus curiga. Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi resmi, kami tidak ragu untuk melakukan aksi massa dan ‘camping’ di depan Kantor Bupati. Kami akan bertahan di sana sampai hasil audit BUMD dibuka selebar-lebarnya. Rakyat Bekasi berhak tahu ke mana uang mereka mengalir,” pungkas Karno.
Publisher -Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
