SINGKIL – 4 Maret 2026- Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (SOMPAS) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil segera meningkatkan fungsi pengawasan dari Hak Interpelasi menjadi Hak Angket. Desakan ini muncul setelah jawaban pemerintah daerah dalam sidang interpelasi dinilai hanya formalitas dan gagal menyentuh persoalan mendasar di Aceh Singkil.
Koordinator SOMPAS menyatakan bahwa sidang interpelasi yang digelar sebelumnya tidak memberikan kejelasan atas kebijakan strategis yang dipertanyakan publik. Jika DPRK tidak mengambil langkah lanjutan, lembaga legislatif tersebut dianggap hanya melakukan “sandiwara politik” di hadapan rakyat.
“Interpelasi itu bukan sekadar forum tanya jawab atau seremoni belaka. Ini hak konstitusional untuk meminta pertanggungjawaban. Jika jawaban bupati tetap mengambang dan tidak menyentuh substansi, maka itu adalah bentuk penghinaan terhadap nalar publik,” tegas perwakilan SOMPAS, Rabu (04/03/2026).
SOMPAS menilai, ketidakmampuan pemerintah menjelaskan kebijakan secara transparan mengindikasikan adanya hal yang ditutup-tupi. Oleh karena itu, penggunaan Hak Angket menjadi harga mati untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Jangan berhenti di panggung tanya jawab. Gunakan Hak Angket untuk membongkar fakta secara terang benderang. Jika dalam penyelidikan nanti terbukti ada pelanggaran undang-undang yang serius, maka pemakzulan adalah konsekuensi logis yang harus ditempuh, bukan sekadar ancaman kosong,” tambahnya.
Lebih lanjut, SOMPAS mengingatkan bahwa Aceh Singkil bukan milik penguasa, melainkan milik rakyat. Kegagalan fungsi pengawasan oleh DPRK hanya akan melestarikan praktik penyimpangan dan ketimpangan sosial.
Pihaknya mendesak adanya audit serius dan terbuka terhadap beberapa poin krusial, di antaranya:
– Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
– Penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
– Pelanggaran terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.
“Rakyat saat ini menunggu keberanian DPRK. Apakah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, atau justru menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan yang gagal diawasi? Sekarang saatnya membuktikan taji legislatif,” tutupnya.
Reporter CN -Amri
Publisher -Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
