Tangerang -19 April 2026– Aroma tak sedap kembali menyengat dari gedung legislatif Kota Tangerang. Belum kering pembicaraan publik soal urusan tablet mewah belasan juta rupiah, kini para wakil rakyat kembali memicu kontroversi. Kali ini, angka fantastis pada pos perjalanan dinas tahun 2026 menjadi pemantiknya.
Berdasarkan penelusuran pada data SiRUP LKPP per Sabtu (18/4/2026), Sekretariat DPRD Kota Tangerang mengalokasikan anggaran perjalanan dinas mencapai Rp51.338.482.000. Angka ini bukan sekadar statistik biasa, karena jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi lonjakan tajam sebesar Rp12,9 miliar atau naik sekitar 33 persen.
Loncatan anggaran yang begitu drastis ini tentu mengundang tanya besar. Di saat masyarakat menaruh harapan pada efisiensi anggaran, anggaran untuk pelesiran dinas justru bengkak menjadi Rp51,3 miliar. Ironisnya, lonjakan ini muncul ketika kredibilitas dewan sendiri sedang berada di titik nadir akibat beberapa persoalan hukum yang belum tuntas.
Sebut saja laporan dari LBH Tangerang terkait dugaan penyelewengan dana tunjangan anggota dewan tahun 2025 yang sampai detik ini bak hilang ditelan bumi. Belum lagi urusan pengadaan 50 unit tablet senilai Rp858 juta di akhir tahun lalu. Publik masih ingat betul bagaimana perangkat seharga Rp17,16 juta per unit itu dinilai terlalu berlebihan dan kental dengan nuansa pemborosan.
Sorotan tajam pun datang dari Sekjen LBH BONGKAR, Irwansyah, S.H. Ia mencium adanya potensi penggunaan uang rakyat yang tidak tepat sasaran. Baginya, jika tidak ada rincian kerja yang transparan, angka puluhan miliar itu hanya akan dianggap sebagai biaya wisata politik berkedok kunjungan kerja.
Irwansyah menegaskan bahwa publik menuntut bukti nyata. Masyarakat ingin melihat setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar kembali dalam bentuk kualitas kebijakan yang pro-rakyat, bukan sekadar habis untuk memenuhi kuota perjalanan keluar daerah.
Namun sayang, upaya untuk meminta kejelasan justru membentur tembok tinggi. Sekretaris DPRD Kota Tangerang, Teddy Bayu Saputra, lebih memilih bungkam. Hingga tulisan ini naik tayang, belum ada jawaban resmi darinya mengenai urgensi kenaikan anggaran tersebut maupun detail spesifikasi tablet yang sempat bikin heboh itu.
Sikap tertutup ini tentu menjadi preseden buruk bagi transparansi lembaga legislatif. Pemandangan ini sangat kontras jika kita melirik pihak eksekutif Pemkot Tangerang yang baru saja mendapat jempol dari KPK atas kinerja pencegahan korupsi mereka pada Desember 2025 lalu. Ketimpangan integritas inilah yang kini menjadi catatan hitam bagi tata kelola pemerintahan di lingkup wakil rakyat Kota Tangerang.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
