KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi WTP kesepuluh kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Kendal.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Dwi Agus Lestari, saat membacakan sambutan Bupati Kendal dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kendal terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (19/6/2026).
Hasil pemeriksaan BPK RI yang diterima 11 Juni 2026 kembali memberikan opini WTP kepada Pemkab Kendal.
“Pencapaian opini WTP ini merupakan bentuk komitmen dan upaya bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Dwi Agus membacakan sambutan Bupati.
Meski demikian, Pemkab diminta tidak berpuas diri. Berbagai rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Pada kesempatan itu, Sekda juga memaparkan realisasi APBD 2025. Pendapatan daerah yang ditargetkan Rp2,67 triliun terealisasi Rp2,62 triliun atau 98,07 persen. Belanja daerah yang dianggarkan Rp2,85 triliun terealisasi Rp2,65 triliun atau 93,07 persen. Penerimaan pembiayaan daerah terealisasi Rp29,79 miliar atau 99,75 persen dari target Rp30,12 miliar. Berdasarkan realisasi tersebut, Pemkab Kendal mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar Rp131,29 miliar.
Ketua DPRD Kendal, Mahfud Shodiq, mengapresiasi keberhasilan Pemkab mempertahankan WTP selama 10 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian itu menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan warga Kendal,” tegas Mahfud.
Ia menambahkan DPRD akan mencermati seluruh laporan pertanggungjawaban APBD 2025 secara detail. Tujuannya memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Publisher -Red
Reporter CN – Zen
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
