MBG: Ketika Niat Baik Dikalahkan oleh Desain Kebijakan yang Buruk

OPINI MBG: Ketika Niat Baik Dikalahkan oleh Desain Kebijakan yang Buruk
Oleh: Dirgoyuswo

Kebumen- 27 Juli 2026 – Saya tidak pernah menolak tujuan utama dari program Makan Bergizi Gratis. Niat mulia untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak dini adalah hal yang patut didukung. Namun, yang patut dan harus dikritisi secara tajam adalah desain kebijakan dan implementasinya. Secara teknokratis, program mercusuar ini justru menyisakan terlalu banyak persoalan fundamental yang mengancam efisiensi keuangan negara.

Pertama, sasaran penerima program dibuat terlalu luas tanpa filter yang jelas. Dalam situasi ruang fiskal negara yang semakin terbatas, bantuan seharusnya diprioritaskan secara ketat kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, seperti mereka yang mengalami gizi buruk dan stunting, anak-anak dari keluarga prasejahtera, serta mereka yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ketika seluruh anak digeneralisasi sebagai penerima tanpa memandang status sosial-ekonomi, anggaran negara menjadi tidak fokus dan efektivitasnya drastis menurun. Subsidi yang salah sasaran ini sama saja dengan menghamburkan uang rakyat demi popularitas kebijakan.

Kedua, model bisnis program ini sulit dipahami dari sudut pandang efisiensi ekonomi. Nilai riil makanan yang diterima oleh setiap anak di atas piring kerap kali tidak sebanding dengan beban masif yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Biaya membengkak akibat rantai pengadaan, distribusi logistik, operasional dapur, hingga berlapis-lapis birokrasi. Pertanyaan mendasar yang wajib dijawab pemerintah secara transparan adalah berapa persentase anggaran yang murni menjadi gizi di piring anak, dan berapa besar yang menguap untuk biaya administrasi serta rantai rente.

Ketiga, tata kelola serta akuntabilitas program ini patut disorot tajam. Sebuah proyek nasional dengan anggaran raksasa seharusnya berdiri di atas fondasi sistem pengawasan yang transparan, ketat, dan mudah diaudit publik. Tanpa sistem yang akuntabel, ruang untuk pemborosan, inefisiensi, penyimpangan, hingga praktik lancung akan terbuka lebar. Berbagai insiden di lapangan, mulai dari karut-marut distribusi hingga kasus keracunan pangan, menjadi bukti telak bahwa aspek keselamatan dan manajemen pelaksanaan di bawah masih jauh dari kata matang.

Menanggapi carut-marut ini, gagasan yang pernah dilontarkan oleh politisi senior Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok layak untuk dikaji ulang secara objektif. Jika esensi utamanya adalah mendongkrak gizi anak, mengapa pemerintah menutup mata terhadap opsi pemberian bantuan langsung berupa tunai atau nontunai kepada para ibu atau keluarga prasejahtera. Dengan mekanisme penyaluran yang terintegrasi dan tepat sasaran, pendekatan berbasis keluarga ini terbukti jauh lebih sederhana, menekan biaya operasional birokrasi, menggerakkan ekonomi mikro di tingkat rumah tangga, sekaligus memberikan keleluasaan kepada orang tua untuk meracik menu gizi yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal anak mereka.

Program publik yang ideal tidak diukur dari seberapa besar anggaran fantastis yang dihabiskan, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat. Di tengah himpitan ekonomi makro dan ruang fiskal yang kian sempit, setiap rupiah uang negara harus dikawal agar menghasilkan multiplier effect yang setinggi-tingginya.

Jika pemerintah bergeming dan tetap ingin mempertahankan format eksisting program ini, maka pembenahan total adalah harga mati. Sasarannya wajib divalidasi ulang agar berbasis data valid, tata kelolanya harus dibuka seluas-luasnya untuk audit publik independen, dan efisiensinya wajib dapat dipertanggungjawabkan tanpa kompromi. Sebab, kebijakan publik yang baik bukanlah kebijakan yang paling mahal dan megah di atas kertas, melainkan kebijakan yang paling efektif menyelesaikan akar masalah di tengah masyarakat.

Segala spekulasi publik atau tudingan bahwa desain program ini sengaja dibiarkan longgar demi mengakomodasi kepentingan politik tertentu tentu merupakan ranah asumsi yang membutuhkan pembuktian empiris dan proses hukum yang sah. Namun, terlepas dari motif politik apa pun di baliknya, yang paling mendesak saat ini adalah mendorong transparansi, membuka ruang audit independen seluas-luasnya, serta memperkuat kontrol sosial agar uang rakyat tidak disia-siakan begitu saja.