SINGKIL, CN- 31 Juli 2026 – Kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil dalam mengelola anggaran publik untuk Tahun Anggaran 2026 patut dipertanyakan. Memasuki akhir Juli 2026 saat tahun anggaran telah melewati paruh kedua eksekusi program pembangunan infrastruktur daerah ini justru menunjukkan gambaran yang sangat lambat.
Berdasarkan data resmi pemerintah per 31 Juli 2026, dari total alokasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Aceh Singkil sebesar Rp37,68 miliar, nilai realisasi belanja pengadaan baru menyentuh angka Rp4,66 miliar atau sekadar 12,38 persen.
Dengan kata lain, anggaran sebesar Rp33,01 miliar (87,62 persen) yang sejatinya dialokasikan untuk pembangunan fisik dan fasilitas publik bagi masyarakat Aceh Singkil masih terparkir di atas kertas.
Paradoks Pembangunan: Dari 263 Paket, Baru 4 Yang Berjalan
Ketimpangan yang sangat mencolok terlihat dari rasio penyelesaian paket pekerjaan. Dari total 263 paket pengadaan yang terdaftar di dalam RUP Dinas PUPR Aceh Singkil, baru 4 paket yang berhasil direalisasikan. Angka ini menunjukkan tingkat ketercapaian program yang baru berada di level 1,52 persen.
Padahal, kebutuhan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana permukiman menjadi tumpuan utama masyarakat. Sektor Pekerjaan Konstruksi yang menelan alokasi terbesar yakni Rp33,30 miliar yang terbagi dalam 114 paket baru berhasil mengeksekusi 3 paket senilai Rp3,81 miliar.
Kondisi tak kalah memprihatinkan terjadi pada sektor pendukung lainnya:
– Jasa Konsultansi: Dari alokasi Rp2,90 miliar (93 paket), baru terealisasi 1 paket senilai Rp847,81 juta.
– Pengadaan Barang & Jasa Lainnya: Dengan total nilai lebih dari Rp1,47 miliar (56 paket), realisasi masih mencatatkan angka Nihil (0,00 persen).
Hal lain yang mengundang tanda tanya publik adalah lamanya eksekusi pada skema Pengadaan Langsung (PL). Di dalam perencanaan, Dinas PUPR Aceh Singkil mengalokasikan sebanyak 220 paket melalui jalur Pengadaan Langsung dengan total anggaran fantastis mencapai Rp21,61 miliar.
Namun, merujuk pada catatan data resmi pemerintah hingga memasuki penghujung bulan ketujuh ini, belum ada satu pun paket Pengadaan Langsung yang terealisasi (0,00%).
Kondisi lambatnya daya serap anggaran di pertengahan tahun ini berpotensi memicu terjadinya penumpukan pekerjaan di akhir tahun (end-year rush). Pola kerja terburu-buru di masa deadline tidak hanya berisiko buruk terhadap kualitas hasil pengerjaan fisik, tetapi juga rentan menimbulkan celah maladministrasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
Redaksi CN memuat seluruh sajian berita ini berdasarkan data resmi pemerintah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Dinas PUPR Aceh Singkil untuk memberikan Hak Jawab dan Tanggapan sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Laporan: CN / Mustafa
Editor: Tim Redaksi CN
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
