Batam, CN 9 November 2026 – Peredaran rokok tanpa pita cukai merek LENOX yang kian marak di Kota Batam menjadi bukti nyata lemahnya benteng pengawasan Bea Cukai Batam dan aparat penegak hukum setempat. Dugaan kejahatan fiskal yang berlangsung secara terbuka di pasaran ini disinyalir telah merugikan penerimaan negara hingga miliaran rupiah, namun penindakan di lapangan terkesan mati suri dan hanya formalitas belaka.
Dugaan pembiaran ini menimbulkan desakan tajam dari publik: di mana keberadaan dan taring Bea Cukai Batam serta APH saat komoditas ilegal berskala besar bebas membanjiri pasar?
Masuk dan beredarnya rokok LENOX tanpa tanda pelunasan cukai di warung-warung eceran bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan indikasi kuat adanya rantai pasokan gelap yang terstruktur rapi. Ironisnya, penegakan hukum selama ini kerap berhenti pada penertiban pedagang kecil, sementara produsen, pemilik gudang, serta aktor intelektual di balik distribusi barang haram ini seolah tak tersentuh hukum.
Praktik penindakan yang tebang pilih tersebut menunjukkan kegagalan aparat dalam menyasar akar masalah. Pihak yang membiayai, mengimpor, serta memfasilitasi jalur distribusi LENOX harus diseret ke ranah pidana, bukan sekadar membebani masyarakat kecil yang hanya menjadi ujung tombak penjualan.
Sebagai garda terdepan pengawasan barang kena cukai di kawasan perdagangan bebas, Bea Cukai Batam memikul tanggung jawab penuh atas bobolnya pintu perbatasan. Sikap diam dan lamban yang ditunjukkan instansi ini mengundang kecurigaan publik terkait efektivitas pengawasan perbatasan, bahkan memicu dugaan adanya praktik main mata dalam penanganan kasus tersebut.
Publik menuntut Bea Cukai Batam untuk segera memaparkan audit penindakan secara terbuka, menghitung secara akurat estimasi kerugian negara, serta melakukan pemeriksaan internal terhadap jajarannya jika ditemukan kelalaian atau pembiaran dalam pengawasan jalur masuk rokok LENOX.
Penegakan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai harus ditegakkan tanpa kompromi. Apabila rokok LENOX terbukti ilegal, aparat wajib membongkar seluruh jaringan penyuplai dari hulu hingga hilir dan memprosesnya secara hukum. Sebaliknya, jika instansi berwenang mengklaim produk tersebut memenuhi aturan, bukti pelunasan dan dokumen perizinan wajib dibuka ke publik secara transparan demi menepis tuduhan konspirasi.
Pemerintah dan APH tidak boleh kalah oleh sindikat barang ilegal yang menggerogoti uang negara. Komitmen Bea Cukai Batam dan APH kini diuji di hadapan hukum dan publik. Redaksi memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya bagi Bea Cukai Batam, instansi penegak hukum, serta pihak manajemen rokok LENOX sesuai prinsip keberimbangan karya jurnalistik.
Reporter CN -Pilip
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
