TANGERANG, CN 9 November 2026 – Praktik lancung pencatutan nama dan atribut lembaga pers kembali mencederai marwah dunia jurnalistik. Dewan Pimpinan Pusat Gabungnya Wartawan Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Syamsul Bahri secara tegas menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap seorang pria bernama Syarif Hidayat. Oknum tersebut diduga nekat mengatasnamakan GWI demi meraup proposal dana senilai satu juta rupiah dari Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan.
Persoalan ini bukan sekadar hitung-hitungan angka nominal yang kecil, melainkan sebuah tamparan keras terhadap integritas kelembagaan, legitimasi organisasi, dan dugaan tindak pidana penggunaan identitas tanpa hak. Ketika pihak yang tidak lagi memiliki mandat organisasi dengan lancang menjual nama besar pers untuk kepentingan recehan, maka kerugian moral yang ditanggung oleh seluruh anggota pers yang bekerja secara jujur dan profesional adalah harga mati yang harus dibela melalui proses hukum.
Peristiwa memalukan ini bermula ketika internal GWI tengah mematangkan agenda konsolidasi akbar berupa Musyawarah Nasional kedua yang dijadwalkan bergulir pada Selasa, 10 November 2026. Guna mendukung suksesnya agenda kebangsaan tersebut, organisasi secara sah melayangkan sejumlah proposal resmi kepada instansi pemerintah sebagai mitra strategis, termasuk di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.
Namun, niat baik organisasi untuk membangun sinergi justru dicemari oleh tindakan di luar batas kewenangan. Saat tim verifikasi GWI melakukan penelusuran progres proposal, pihak Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan memberikan informasi mengejutkan bahwa dana bantuan sebesar satu juta rupiah telah dicairkan dan ditransfer kepada seseorang bernama Syarif Hidayat yang datang mengaku sebagai representasi resmi GWI.
Mendapati laporan tersebut, Ketua Umum GWI langsung melakukan konfrontasi secara terbuka kepada yang bersangkutan. Alih-alih membantah, Syarif justru blak-blakan mengakui penerimaan dana tersebut dengan dalih yang terkesan dicari-cari untuk membiayai ongkos sewa mobil rombongan. Dalam percakapan digital yang dikantongi redaksi, yang bersangkutan berkedok meminta izin dan melontarkan permohonan maaf dengan dalih dana tersebut mengalir untuk kepentingan kelompoknya di Tangerang Selatan.
Alibi murahan tersebut justru membuka kotak Pandora kebohongan yang dilakukan oleh oknum bersangkutan. Berdasarkan catatan administratif dan SK pemberhentian resmi dari pimpinan pusat, Syarif Hidayat terbukti telah dicopot dari status keanggotaan pers GWI jauh hari sebelum peristiwa pencairan dana ini terjadi, yakni lebih dari satu bulan lalu. Dengan demikian, secara hukum organisasi maupun etik jurnalistik, oknum tersebut sama sekali tidak memiliki secuil pun kewenangan untuk membawa, menggunakan, atau mengatasnamakan GWI dalam urusan kedinasan maupun lobi-lobi anggaran.
Tidak hanya berhenti pada status keanggotaan yang sudah gugur, pimpinan pusat GWI juga menegaskan sebuah fakta telak bahwa hingga detik ini GWI belum pernah membentuk struktur kepengurusan resmi di wilayah Kota Tangerang Selatan. Klaim sepihak mengenai adanya undangan dari grup internal GWI Tangsel yang dijadikan kambing hitam oleh Syarif dipastikan sebagai omong kosong dan karangan belaka untuk melanggengkan aksi lancungunya.
Kasus ini menjadi cerminan buram bagaimana atribut pers kerap disalahgunakan oleh para pencari celah yang ingin merusak tatanan organisasi. Nama besar lembaga, kartu pers, dan atribut kelembagaan bukanlah barang dagangan bebas yang bisa dipinjam pakai sesuka hati demi memuaskan syahwat finansial sesaat.
Tindakan membawa nama organisasi tanpa dasar mandat yang sah di hadapan instansi pemerintah merupakan bentuk pelecehan institusi yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Transparansi aliran dana, akuntabilitas subjek penerima, serta pertanggungjawaban moral adalah harga mutlak yang wajib dijunjung tinggi oleh siapa pun yang mengaku sebagai insan pers beretika.
Apabila dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum nantinya ditemukan unsur rekayasa, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan instansi pemerintah menyerahkan uang negara, perbuatan tersebut patut diseret dan diuji melalui Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang inkrah.
Oleh sebab itu, pimpinan pusat menilai penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya diselesaikan melalui meja dialog internal atau permohonan maaf via pesan singkat. Langkah hukum yang terukur mutlak diambil agar oknum-oknum pengemis proposal berkedok atribut pers jera dan tidak mencoreng nama baik wartawan di seluruh penjuru tanah air.
Syamsul Bahri menegaskan sikap tanpa kompromi untuk membersihkan barisan organisasi dari para penyusup yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi dengan merusak kredibilitas lembaga.
Kami secara tegas mempertanyakan tindakan yang bersangkutan yang diduga keras telah mencatut nama GWI tanpa kewenangan yang sah. Langkah hukum berupa laporan resmi ke kepolisian akan segera kami layangkan agar oknum seperti ini tidak lagi leluasa mempermainkan marwah organisasi demi kepentingan perut sendiri, tegas Syamsul dengan nada geram.
Ia kembali mengingatkan para pemangku kepentingan di instansi pemerintahan agar lebih berhati-hati dan selalu melakukan verifikasi faktual kepada pengurus pusat apabila mendapati pihak-pihak tidak dikenal yang mendatangi instansi dengan membawa proposal mengatasnamakan GWI wilayah Tangsel.
GWI belum pernah membentuk struktur kepengurusan resmi di wilayah Tangerang Selatan, sehingga segala bentuk klaim undangan atau mandat dari grup Tangsel adalah fiktif belaka. Terlebih, yang bersangkutan sudah lama kami pecat dari keanggotaan pers GWI sejak sebulan lalu, pungkasnya.
Kasus ini harus menjadi lonceng peringatan keras bagi seluruh elemen birokrasi dan insan pers bahwa organisasi wadah wartawan bukanlah kendaraan gelap untuk meraup keuntungan pribadi. Kepercayaan publik dan mitra pemerintah harus dijaga melalui tata kelola yang bersih, profesional, dan taat hukum, bukan melalui praktik lancung yang mencederai kebebasan pers yang bertanggung jawab.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
