SAROLANGUN, CN – Meski permohonan praperadilan tahap pertama tidak dapat diterima, tim kuasa hukum Neli Sakura kembali melangkah ke ranah hukum. Mereka secara resmi mengajukan kembali permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun guna menguji legalitas proses penyitaan barang yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sarolangun.
Pengajuan berkas permohonan baru tersebut didaftarkan pada Senin (9/11/2026), tak lama setelah hakim tunggal PN Sarolangun memutus permohonan sebelumnya dengan status niet ontvankelijke verklaard (NO) atau tidak dapat diterima.
Kuasa hukum Neli Sakura, M. Amin, S.H., menjelaskan bahwa penolakan pada sidang sebelumnya bukan berarti substansi keberatan hukum pihaknya telah terbantahkan sepenuhnya. Menurutnya, putusan tersebut lebih disebabkan oleh penggunaan landasan normatif dalam draf permohonan yang belum menyesuaikan dengan ketentuan pembaruan hukum acara pidana yang berlaku.
“Pada sidang sebelumnya, permohonan kami dinyatakan tidak diterima oleh hakim tunggal. Hal itu bukan berarti kami gagal membuktikan dalil pokok, melainkan terdapat kendala administratif pada dasar hukum yang kami cantumkan saat itu,” ujar M. Amin kepada awak media usai pembacaan putusan.
Menindaklanjuti arahan hakim, tim hukum melakukan penyempurnaan dengan menyesuaikan rujukan pasal merujuk pada ketentuan yang lebih mutakhir. Kendati dasar hukum diperbarui, substansi sengketa tetap berfokus pada keberatan terhadap prosedur penyitaan yang dinilai belum disertai izin penetapan dari pengadilan.
“Substansi pokok keberatan kami tetap sama. Sampai saat ini, kami menilai belum ada izin penyitaan resmi dari pengadilan untuk barang-barang tertentu yang disita. Yang kami perbaiki adalah acuan hukumnya, termasuk melakukan pemutakhiran data daftar barang yang sebelumnya sempat keliru dalam berkas lama,” jelas M. Amin.
Bagi tim pembela, langkah praperadilan ini dipandang sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap kepatuhan prosedur penyidikan. Mereka menegaskan bahwa putusan sela pada tahap pertama tidak menutup ruang hukum untuk menguji keabsahan tindakan penyitaan.
“Praperadilan adalah sarana konstitusional untuk menguji dan mengawasi jalannya proses penyidikan serta penyitaan. Kami masih memiliki hak hukum penuh untuk melanjutkan upaya ini,” tegas M. Amin.
Di sisi lain, pihak kepolisian melalui Kasat Resnarkoba Polres Sarolangun saat dimintai tanggapan terkait pengajuan praperadilan lanjutan ini belum memberikan pernyataan resmi lebih lanjut. Pihak kepolisian menyatakan bahwa perkara pada tahap sebelumnya telah diputus secara sah oleh hakim tunggal PN Sarolangun.
Dengan diserahkannya berkas permohonan baru ini, proses hukum tersebut kini memasuki babak baru. Publik dan praktisi hukum menantikan apakah pengadilan akan memeriksa pokok perkara terkait prosedur penyitaan, atau kembali melakukan penilaian terhadap kelengkapan syarat formil permohonan.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Polres Sarolangun maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan perimbangan pemberitaan demi menjunjung tinggi kaidah jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (DM)
Reporter CN -Darmawan
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
