SAROLANGUN, JAMBI CN 11 November 2026 – Proses hukum dugaan penyalahgunaan narkotika yang menjerat Ade Purwanto alias Saipul alias Ipul, warga Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, di Pengadilan Negeri Sarolangun kembali menjadi sorotan publik. Sorotan ini mencuat menyusul adanya dugaan penekanan terhadap pihak keluarga pasca putusan praperadilan serta temuan administratif terkait dokumen penyidikan.
Permasalahan ini mengemuka setelah Neli Sakura, istri terdakwa, mengungkapkan adanya dugaan upaya pemaksaan agar dirinya menandatangani surat penyitaan di kediamannya pada Selasa, 10 November 2026. Menurut keterangan Neli kepada awak media di halaman Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun, peristiwa tersebut terjadi tidak lama setelah pembacaan Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2026/Sarolangun.
Kedatangan penyidik saat itu terkesan memaksa saya untuk menandatangani surat penyitaan, ujar Neli kepada wartawan.
Selain persoalan tersebut, pihak keluarga juga menyoroti keanehan administratif dalam berkas perkara. Neli mempertanyakan keberadaan dua Surat Perintah Penyidikan dalam satu perkara yang sama, yang tercatat memiliki nomor identik namun berbeda tanggal penerbitan. Pihak keluarga menilai hal ini perlu mendapatkan kejelasan agar penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
Sejumlah pertanyaan kritis pun diarahkan kepada aparat penegak hukum terkait, termasuk penjelasan resmi dari tim penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun mengenai kunjungan ke kediaman keluarga terdakwa pasca putusan praperadilan, serta tanggapan atas dugaan tekanan dalam penandatanganan surat penyitaan. Publik juga menantikan klarifikasi pihak penyidik terkait penerbitan dua surat perintah dengan nomor identik namun berbeda tanggal dalam satu perkara yang sama, serta kepastian apakah seluruh tahapan prosedur administrasi penyidikan dan penyitaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Di sisi lain, publik dan keluarga terdakwa berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa perkara ini dapat menguji dan mencermati setiap fakta persidangan secara objektif, termasuk mendalami fakta-fakta terkait prosedur penyidikan serta dokumen administrasi yang dipersoalkan, demi memastikan setiap proses hukum menjunjung tinggi hak-hak keadilan bagi para pihak.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mendapatkan konfirmasi dan tanggapan resmi dari pihak Satresnarkoba Polres Sarolangun serta Pengadilan Negeri Sarolangun guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak kepolisian, majelis hakim, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, atau tanggapan demi terciptanya informasi yang berimbang bagi masyarakat.
Reporter CN -Dm
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









