CIREBON TIMUR, CN 17 November 2026 – Proyek pembangunan fisik bernilai fantastis di perbatasan barat kembali menuai sorotan pedas. Proyek Pembangunan Gapura Batas Provinsi Jawa Barat Lokasi 2 di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang disokong oleh dana rakyat melalui APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 senilai Rp2.977.953.699, diduga kuat dikerjakan secara serampangan dan mengabaikan standar konstruksi yang layak.
Berdasarkan peninjauan langsung serta dokumentasi visual investigasi di lapangan pada Selasa, 17 November 2026, kualitas fisik proyek ini memunculkan tanda tanya besar. Berdasarkan potret foto kondisi fisik di lokasi, struktur pasangan batu kali untuk fondasi atau talud tampak disusun secara asal-asalan tanpa ikatan adukan semen yang solid. Terlihat celah-celah rongga terbuka di antara tumpukan batu dengan komposisi spesi yang sangat tipis dan kering, memperlihatkan kualitas material yang jauh dari standar teknis kekuatan struktur penahan beban.
Kondisi tersebut semakin parah pada bagian pekerjaan pelat miring atau rabat beton landasan. Visual di lapangan menunjukkan lapisan plesteran semen tipis langsung dihamparkan di atas timbunan tanah gembur tanpa adanya pemadatan dasar atau lantai kerja yang memadai. Gundukan tanah urug tampak dibiarkan menganga di antara jalur coran dengan bekisting kayu seadanya, yang berpotensi besar memicu amblasnya struktur akibat penurunan tanah.
Kendati demikian, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, seluruh temuan visual dan indikasi penyimpangan ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui uji laboratorium independen serta audit resmi dari lembaga berwenang guna memastikan apakah terdapat unsur kelalaian teknis murni atau indikasi kesengajaan dalam pelaksanaan kontrak kerja.
Alih-alih menunjukkan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, pihak pelaksana proyek justru seolah menghindar. Saat tim mendatangi lokasi untuk melakukan verifikasi faktual, pihak pelaksana, kepala tukang, maupun mandor tidak satupun berada di tempat. Sejumlah pekerja harian di lokasi bahkan mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab secara penuh atas proyek tersebut.
Menanggapi hal ini, salah satu tokoh aktivis Cirebon Timur melancarkan kritik tajam. Menurutnya, proyek miliaran rupiah yang bersumber dari keringat rakyat tidak boleh dikerjakan dengan mentalitas asal jadi.
Ini uang rakyat hampir Rp3 miliar, bukan uang nenek moyang mereka! Jangan sampai proyek mercusuar ini ambruk sebelum diresmikan akibat buruknya kualitas fondasi, metode cor serampangan, dan lemahnya pengawasan dari instansi berwenang, tegas aktivis tersebut dengan nada tinggi.
Masyarakat dan para pemerhati pembangunan mendesak Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat selaku Kuasa Penggaran untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap CV. Prakasa selaku kontraktor pelaksana.
Identitas Kontrak Proyek:
– Nama Pekerjaan: Pembangunan Gapura Batas Provinsi Jawa Barat Lokasi 2
– Nomor Kontrak: 602.1/13/SP/GPR BTS PROV.III/IX/2026
– Tanggal Kontrak: 04 September 2026
– Waktu Pelaksanaan: 119 Hari Kalender
– Nilai Kontrak: Rp2.977.953.699,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
– Pelaksana / Kontraktor: CV. Prakasa
– Instansi Pemberi Pekerjaan: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
Pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh keuangan negara terikat erat dengan aturan hukum yang tegas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur kewajiban penyedia jasa dalam memenuhi standar keamanan, mutu, dan keselamatan konstruksi, di mana kegagalan bangunan akibat kelalaian spesifikasi dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mewajibkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan Pejabat Pembuat Komitmen kewenangan mutlak untuk menolak hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap penyimpangan spesifikasi teknis demi keuntungan sepihak yang merugikan keuangan negara merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.
Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta untuk menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik terkait asas akurasi, keberimbangan, dan praduga tak bersalah, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi manajemen CV. Prakasa serta Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, bantahan, maupun hak jawab resmi.
Urgensi Otoritas Pusat:
# Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Jakarta.
# Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
# Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









