BANGGAI LAUT, 12 November 2026 – Penanganan kasus dugaan penganiayaan di Kelurahan Tanobonungan memasuki babak baru. Tiga orang terduga yang terdiri dari seorang anggota kepolisian dan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Banggai Laut bersiap mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) serta jajaran penyidik Polres Banggai Laut. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlawanan atas penetapan status tersangka yang dinilai mengabaikan bukti faktual dan hukum acara pidana.
Pihak pemohon menilai proses hukum yang berjalan mengindikasikan adanya kekeliruan prosedur. Mereka menganggap penyidikan tidak didasarkan pada rekonstruksi kejadian yang utuh.
Tuduhan penganiayaan, baik di lokasi kejadian maupun di Mako Polsek Banggai, ditegaskan tidak berdasar karena fakta di lapangan menunjukkan dinamika berbeda dari narasi awal.
Berdasarkan kronologi yang dihimpun, peristiwa pada pertengahan September 2026 tersebut bermula saat seorang warga berinisial J yang diduga dalam pengaruh alkohol mengendarai sepeda motor dan menyenggol kaki Kepala Kesbangpol Banggai Laut, Abdul Bahri, di tengah pengawalan agenda kegiatan Bupati. Teguran petugas direspons dengan nada menantang hingga berujung percekcokan.
Situasi kian memanas ketika upaya melerai yang dilakukan seorang pengemudi bernama Rama justru dibalas tindakan kekerasan oleh J menggunakan kunci sepeda motor, yang mengakibatkan kepala Rama mengalami luka sobek.
Kepanikan dan amuk massa yang nyaris tak terkendali di lokasi kejadian membuat warga sekitar berinisiatif mengamankan J sebelum akhirnya dievakuasi ke Mapolsek Banggai. Rekaman dokumentasi di tempat kejadian perkara (TKP) pada Selasa sore menunjukkan kondisi fisik J yang sudah mengalami luka memar di bagian wajah sebelum berada dalam penanganan petugas. Rekaman tersebut dinilai sebagai bukti krusial untuk menguji kecermatan penyidik dalam membedakan aksi massa dengan tindakan pengamanan oleh petugas.
Keabsahan penetapan tersangka juga dipertanyakan menyusul adanya dokumen fisik berupa Surat Pernyataan Resmi yang dibuat sendiri oleh J dan ditandatangani di hadapan petugas SPKT Polsek Banggai.
Dalam dokumen bertanggal 15 September 2026 tersebut, J menegaskan tidak keberatan atas dugaan pengeroyokan serta menyatakan tidak akan menuntut secara hukum. Dokumen bermeterai tersebut turut disaksikan dan ditandatangani oleh istrinya, Hawati, serta diketahui oleh jajaran kepolisian yang bertugas. Pihak pemohon menilai keberadaan surat pernyataan mandiri ini memperkuat bukti bahwa tidak ada penuntutan awal dari pihak korban.
Upaya uji materiil di forum praperadilan ini diharapkan menjadi momentum untuk menguji transparansi dan kepatuhan penyidik terhadap hukum acara pidana. Selain bertujuan memulihkan nama baik para pihak yang disangkakan, gugatan ini menjadi langkah untuk memastikan penegakan hukum di wilayah Banggai Laut dilaksanakan secara objektif, bebas dari intervensi, serta menjunjung tinggi asas kepastian hukum.
Reporter CN -M Faisal Taib, C.BJ., C.EJ., C.In.
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
