BANYUMAS, CN 14 November,2026 – Polemik status lahan pembangunan jalan rabat beton di lingkungan RT 03/RW 03 Desa Karangjati, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, menemui titik terang. Pemerintah Desa (Pemdes) Karangjati bersama pemilik lahan berinisial S memberikan klarifikasi terkait jalan yang dibangun menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 senilai Rp11.736.000 tersebut.
Persoalan ini mencuat menyusul pertanyaan warga mengenai kejelasan dokumen persetujuan penggunaan lahan milik warga untuk fasilitas jalan lingkungan.
Sebelumnya, pemilik lahan berinisial S menyatakan bahwa pembangunan jalan rabat beton pada 2017 saat desa dipimpin oleh Kepala Desa Sutarso tidak didahului konfirmasi maupun persetujuan resmi. Ia menegaskan tidak pernah menandatangani surat hibah, surat pernyataan pelepasan hak, atau dokumen tertulis lain yang menyerahkan tanahnya untuk jalan umum.
Guna mengonfirmasi hal tersebut, wartawan menemui Kepala Desa Karangjati saat ini, Agus. Ia membenarkan bahwa berdasarkan penelusuran arsip pemerintah desa, tidak ditemukan dokumen hibah tanah pada lokasi jalan yang dimaksud.
“Berdasarkan catatan yang ada pada kami, tanah tersebut memang tidak memiliki dokumen hibah yang diperuntukkan sebagai jalan umum,” ujar Agus saat dimintai keterangan.
Agus juga menjelaskan bahwa pemilik lahan sempat menawarkan opsi ganti rugi kepada pemerintah desa. Namun, Pemdes Karangjati menolak tawaran tersebut karena menilai lahan itu secara administratif bukan merupakan aset atau hak milik pemerintah desa.
“Pemilik tanah sempat menawarkan ganti rugi, tetapi pihak pemerintah desa tidak mengambil opsi itu karena memang bukan hak kami,” jelasnya.
Terkait akses jalan yang sempat tertutup, pemilik lahan berinisial S memastikan akan membukanya kembali untuk umum. Namun, pembukaan akses baru akan dilakukan setelah proses pembangunan rumah miliknya di lokasi tersebut rampung demi faktor keamanan dan kelancaran pengerjaan.
“Jalan tersebut pasti akan kami buka kembali. Namun, kami menunggu pekerjaan rumah selesai terlebih dahulu karena jika dibuka sekarang akan mengganggu aktivitas para pekerja,” terang S.
Menanggapi kesediaan tersebut, Agus mengimbau masyarakat Desa Karangjati untuk tetap menjaga kerukunan dan tidak memperuncing situasi. Ia berharap persoalan ini diselesaikan melalui komunikasi yang baik dengan tetap menghormati hak kepemilikan warga maupun kepentingan umum.
“Semoga warga tetap rukun dan kondusif. Persoalan ini jangan sampai memecah belah masyarakat. Pemilik tanah juga sudah menyampaikan komitmennya untuk tetap menjaga kerukunan bersama,” tutur Agus.
Meski demikian, merujuk pada prinsip transparansi pengelolaan keuangan negara, administrasi proyek pembangunan tahun 2017 seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta dokumen perencanaan awal tetap menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri oleh pihak-pihak terkait pada masa jabatan tersebut guna melengkapi arsip desa.
Dengan adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan pemerintah desa saat ini, akses jalan lingkungan tersebut dijadwalkan kembali difungsikan secara normal setelah proyek pembangunan rumah warga selesai.
Fitri
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
