SAROLANGUN, JAMBI, CN 12 November 2026 – Sengketa lahan di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, berujung pada bentrokan fisik yang mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Peristiwa ini memicu dua laporan polisi dan menyoroti pentingnya penanganan konflik agraria secara komprehensif.
Berdasarkan keterangan resmi pihak kepolisian, peristiwa bermula ketika sekelompok warga berinisial N, JT, dan A mendatangi lokasi untuk melakukan pengukuran lahan yang diklaim sebagai tanah warisan keluarga. Kegiatan tersebut mendapat penolakan dari warga berinisial JD yang datang ke lokasi dengan alasan lahan tersebut masih dalam status sengketa.
Ketegangan yang cepat memanas berujung pada aksi saling serang menggunakan senjata tajam. Akibat bentrokan tersebut, sejumlah pihak dari kedua belah pihak mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. N dan JT sempat dirawat di Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun, sementara JD dan R dirujuk ke RSUD Sarolangun.
Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim IPTU Rimhot Nainggolan, S.H., M.H., menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari para pihak yang bersengketa dan saat ini sedang melakukan penyidikan mendalam.
“Polres Sarolangun akan menangani perkara ini secara profesional dan berimbang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik telah memeriksa saksi-saksi, mengamankan barang bukti, serta mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat,” ujar IPTU Rimhot.
Barang bukti yang telah diamankan kepolisian meliputi dua bilah senjata tajam jenis parang dan dua potong kayu. Perkara ini telah teregistrasi dalam dua Laporan Polisi, yakni LP/B-144/XI/2026/SPKT/Res Srl/Polda Jambi dan LP/B-145/XI/2026/SPKT/Res Srl/Polda Jambi tertanggal 5 November 2026. Dalam laporan tersebut, peristiwa dipersangkakan melanggar ketentuan pengeroyokan dan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Di sisi lain, tim penasihat hukum pihak JD menyampaikan sudut pandang dan fakta yang berbeda terkait kronologi serta akar permasalahan di balik insiden tersebut.
Dalam keterangan pers yang dihimpun pada Rabu (12/11/2026), kuasa hukum JD, Dian Burlian, S.H., M.A., menegaskan bahwa kliennya merupakan pemilik sah atas objek sengketa seluas 39.280 meter persegi di Desa Pulau Pandan, yang diklaim telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun.
Berikut pokok-pokok keterangan dari tim penasihat hukum JD:
– Legalitas Kepemilikan: Pihak penasihat hukum mengklaim bahwa kepemilikan lahan didasarkan pada alas hak yang sah dan putusan pengadilan, serta menyatakan telah melaporkan dugaan penyerobotan lahan sebelumnya.
– Akar Konflik: Kuasa hukum menilai ketegangan dipicu oleh lambannya respons atas laporan sengketa lahan serta dugaan adanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di lokasi sengketa.
– Kronologi Versi Klien: Menurut keterangan klien, kedatangan mereka ke lokasi adalah untuk mengecek kondisi lahan setelah mendapati adanya aktivitas alat berat. Pihak kuasa hukum mengklaim kliennya berada dalam posisi mempertahankan diri dari serangan.
– Kondisi Korban: Pihak kuasa hukum menyebutkan bahwa tiga orang dari pihak mereka yakni Junaidi (JD), Mirza, dan Ramzo mengalami luka-luka serius dan sebagian harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
– Desakan Penegakan Hukum: Tim penasihat hukum berharap kepolisian dapat mengusut tuntas persoalan ini secara objektif dan transparan, termasuk menelusuri dugaan aktivitas penambangan ilegal di wilayah tersebut guna mencegah konflik susulan.
Pihak kepolisian saat ini masih terus mendalami keterangan dari kedua belah pihak guna mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa hukum, baik dari aspek pidana penganiayaan/pengeroyokan maupun pokok sengketa lahan yang mendasarinya.
Reporter CN -Darmawan
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









