ACEH SINGKIL, CN, 12 Nopember 2026 – Alokasi anggaran senilai Rp850 juta dalam APBK Tahun Anggaran 2026 untuk studi kelayakan dan masterplan pembangunan kawasan perkantoran terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menuai kecaman keras. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap prioritas kesejahteraan rakyat dan pemborosan anggaran di tengah krisis fiskal daerah.
Direktur Eksekutif Central Hukum & Keadilan (CHK) Aceh Singkil, Razaliardi Manik, secara tegas menyatakan bahwa rencana pembangunan pusat pemerintahan di atas lahan eks-HGU PT Nafasindo seluas 673 hektare tersebut merupakan proyek ambisius yang gagal berpijak pada realitas sosial masyarakat.
“Publik Aceh Singkil tidak butuh mimpi di siang bolong. Di saat daerah kita masih menyandang status sebagai kabupaten termiskin nomor satu di Provinsi Aceh dengan angka kemiskinan mencapai 17,07 persen, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon justru menghamburkan Rp850 juta uang rakyat hanya untuk selembar kertas perencanaan,” tegas Razaliardi Manik dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Razaliardi membedah bahwa ambisi membangun perkantoran terpadu dengan estimasi kebutuhan dana menembus lebih dari Rp200 miliar adalah sebuah ilusi fiskal. Dengan postur APBK Aceh Singkil yang berkisar antara Rp850 miliar hingga Rp900 miliar per tahun dan sebagian besar tersedot untuk belanja rutin birokrasi, pemaksaan megaproyek ini dinilai mencederai logika tata kelola keuangan yang sehat.
Ia juga menyoroti sisa masa jabatan Bupati Safriadi Oyon yang tinggal sekitar tiga tahun ke depan tanpa adanya kepastian sandaran anggaran dari pemerintah pusat.
“Rencana pembangunan perkantoran terpadu Pemerintah Aceh Singkil tersebut hanya akal-akalan untuk meloloskan anggaran studi kelayakan atau kajian. Padahal Bupati Safriadi Oyon sadar betul bahwa rencana pembangunan perkantoran terpadu Pemerintah Aceh Singkil tersebut hanya sebuah perencanaan ‘CET LANGIT’ yang mustahil terwujud,” kecam Razaliardi dengan nada keras.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa dokumen Feasibility Study memiliki masa kedaluwarsa 3 hingga 5 tahun. Jika proyek fisik gagal dieksekusi hingga akhir masa jabatan karena kas daerah yang megap-megap, maka anggaran Rp850 juta tersebut otomatis hangus menjadi sampah administrasi dan beban kebijakan bagi kepemimpinan berikutnya.
Persoalan tata ruang dan kepastian hukum atas status lahan eks-HGU PT Nafasindo juga dinilai masih menyisakan masalah laten yang diabaikan pemerintah daerah. CHK Aceh Singkil mendesak agar anggaran ratusan juta rupiah tersebut seharusnya dialokasikan untuk urusan perut dan keselamatan warga.
“Dengan uang Rp850 juta, Pemkab Aceh Singkil bisa merehab puluhan unit Rumah Layak Huni bagi warga miskin ekstrem, memperbaiki jembatan dan jalan produksi pertanian yang rusak, atau membantu modal usaha nelayan tradisional kita. Itu baru kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sibuk merancang istana perkantoran di atas kertas,” tandasnya.
Atas dasar itu, Central Hukum & Keadilan (CHK) Aceh Singkil menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil agar tidak tinggal diam dan segera mengaktifkan fungsi kontrol secara agresif. DPRK didesak untuk memanggil pihak eksekutif, membuka hasil studi kelayakan secara transparan ke hadapan publik, serta memblokir segala bentuk usulan anggaran lanjutan seperti penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebelum ada kejelasan jaminan pendanaan konstruksi di luar APBK.
Reporter CN -Mustafa, C.BJ., C.EJ.
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
