KUANTAN SINGINGI, CN 12 November 2026 – Pengelolaan Daerah Aliran Sungai semestinya dijalankan secara konsisten dan berkeadilan oleh seluruh subjek hukum, baik masyarakat maupun pelaku usaha. Namun, komitmen pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi kembali diuji menyusul laporan masyarakat terkait dugaan alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit yang merambah kawasan sempadan sungai.
Dugaan pelanggaran tata kelola DAS ini disoroti warga di wilayah Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, hingga Kecamatan Pucuk Rantau. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, aktivitas perkebunan yang mengarah ke wilayah operasional PT KTBM diduga tidak mengindahkan batas sempadan sungai.
“Kami melihat adanya disparitas dalam penindakan. Ketika masyarakat kecil melakukan pelanggaran tata ruang, tindakan tegas langsung dijatuhkan. Sebaliknya, pelanggaran yang diduga dilakukan oleh korporasi besar terkesan luput dari pengawasan dan penindakan hukum,” ujar narasumber tersebut.
Lebih lanjut, narasumber tersebut menilai bahwa degradasi ekosistem DAS di sekitar kawasan tersebut patut menjadi perhatian serius instansi berwenang guna mencegah dampak lingkungan jangka panjang, seperti abrasi dan potensi bencana hidrometeorologi.
Kondisi ini turut memicu pertanyaan di tengah publik mengenai legalitas tata batas lahan, termasuk kejelasan status kawasan sempadan sungai dalam dokumen perizinan maupun kewajiban perpajakan korporasi terkait.
Menanggapi persoalan tersebut, masyarakat mendesak agar instansi pengawas lingkungan hidup dan penegak hukum meningkatkan efektivitas pengawasan berkala. Sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, perlindungan DAS wajib melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, serta Forum Koordinasi Pengelolaan DAS guna memastikan fungsi ekologis sungai tetap terjaga.
Ketentuan mengenai sempadan sungai secara tegas mengatur batas radius minimum demi menjaga stabilitas tepian sungai, mencegah sedimentasi, serta melindungi kualitas air dari pencemaran. Apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, langkah penertiban secara objektif dan transparan dinilai sangat mendesak untuk dilakukan.
Demi menjamin perimbangan informasi dan objektivitas pemberitaan, redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya bagi manajemen PT KTBM, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan resmi.
Reporter: Utema Gea, C.BJ., C.EJ.
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
