BOGOR, CN 12 November 2026 – Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan Asep Sutiana, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, menuai sorotan tajam. Selain memimpin organisasi kepala sekolah dan berdinas sebagai Kepala SDN 03 Cariu, Asep disebut-sebut juga menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mekarwangi.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Ketua LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia Bogor, Agus Marpaung. Ia mempertanyakan legitimasi serta kesesuaian rangkap jabatan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ihwal status Aparatur Sipil Negara dan keanggotaan BPD.
Menurut Agus, persoalan ini krusial untuk segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor guna menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, profesionalitas ASN, serta mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan.
Sejumlah regulasi yang dijadikan rujukan dalam sorotan ini meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Berangkat dari temuan tersebut, LSM KCBI mendesak Camat Cariu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Inspektorat Kabupaten Bogor agar segera turun tangan melakukan klarifikasi serta pemeriksaan menyeluruh.
Jangan sampai terjadi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai ASN. Jika terbukti tidak sesuai aturan, instansi berwenang harus mengambil langkah evaluasi dan tindakan tegas, ujar Agus melalui keterangan tertulisnya.
Sebagai bentuk penerapan prinsip akurasi, keberimbangan informasi, serta kode etik jurnalistik yang menjunjung asas praduga tak bersalah, Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Asep Sutiana pada Kamis, 12 November 2026. Konfirmasi dilayangkan guna meminta tanggapan terkait kebenaran posisi jabatan tersebut serta landasan aturan yang mendasarinya.
Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons atau jawaban resmi.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Asep Sutiana maupun instansi terkait untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, atau tanggapan demi tercapainya pemberitaan yang berimbang dan objektif.
(Redaksi)
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
