MERANGIN, JAMBI, CN 12 November 2026 – Dewan Pimpinan Pusat Non-Government Organization Investigation Crime Corruption – Republik Indonesia (DPP ICC-RI) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin beserta aparat penegak hukum (APH) untuk segera menertibkan dugaan operasional warung remang-remang (warem) serta gudang penyimpanan minuman keras (miras) tanpa izin di Kecamatan Pamenang Selatan.
Berdasarkan laporan masyarakat dan pemantauan lapangan, aktivitas usaha hiburan malam serta distribusi miras yang diduga dikelola oleh pihak berinisial BD di Desa Tambang Mas (A1) dan Desa Tanjung Benuang (C1) tersebut masih beroperasi secara terbuka.
Ketua Umum sekaligus Pendiri DPP ICC-RI, Darmawan, menilai belum adanya tindakan penertiban dari instansi terkait memicu keresahan masyarakat serta menimbulkan pertanyaan publik mengenai pengawasan di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat terus mengeluh, sementara instansi terkait terkesan pasif. Kami mendesak Kapolda Jambi, Kapolres Merangin, Satpol PP, hingga dinas perizinan setempat untuk segera turun melakukan inspeksi mendadak (sidak), memeriksa legalitas usaha, dan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026).
Darmawan menegaskan bahwa langkah pihaknya murni untuk mendorong penegakan supremasi hukum dan ketertiban umum. Apabila ditemukan pelanggaran peraturan daerah (Perda) maupun tindak pidana, sanksi hukum harus diterapkan secara transparan tanpa pandang bulu.
Sorotan khusus turut diarahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Merangin sebagai penegak Perda terkait ketertiban umum dan peredaran minuman beralkohol.
Menurut Darmawan, apabila Pemkab Merangin dan instansi berwenang tidak segera merespons laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tersebut, pihaknya akan menempuh jalur konstitusional dengan melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
“Jika pengawasan birokrasi dan penegakan Perda terus diabaikan, kami siap melayangkan pengaduan resmi ke Ombudsman RI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008,” tegasnya.
Selain persoalan ketertiban umum, DPP ICC-RI juga menyoroti dugaan upaya penghalangan kerja jurnalistik yang dialami oleh seorang wartawati berinisial R.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, R mengaku sempat dipanggil oleh oknum aparat berinisial O dan dipertemukan dengan pihak berinisial BI yang diduga memiliki keterkaitan dengan usaha tersebut. Dalam pertemuan itu, R diduga mendapatkan tekanan psikologis agar menghapus pemberitaan yang telah ditayangkan.
Darmawan mengecam keras dugaan intimidasi tersebut. Ia mengingatkan bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Menghalang-halangi kerja wartawan atau memaksa penghapusan berita merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan pers. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers, tindakan menghambat kerja jurnalistik dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Kami meminta pimpinan instansi terkait mengusut tuntas dan menjatuhkan sanksi etik jika oknum tersebut terbukti menyalahgunakan wewenang,” pungkas Darmawan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak manajemen usaha berinisial BD, Satpol PP Kabupaten Merangin, serta Polres Merangin guna mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi berimbang terkait tudingan tersebut.
Kami Dari redaksi cyber nasional memohon maaf kepada seluruhnya/semua pihak, rilis kami ralat, karena sebelumnya ada kesalahan wartawan kami dalam penulisan inisial, dan kami menerima saran dan masukan serta kritik semua pihak demi keberimbangan informasi. “(Redaksi)
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
