KENDAL, CN 16 November 2026 – Penetapan tersangka berinisial SG oleh penyidik Polres Kendal atas dugaan tindak qpidana penipuan dan penggelapan kini menuai keberatan dari pihak kuasa hukum.
YLBH Putra Nusantara Kendal selaku kuasa hukum SG secara resmi menempuh upaya hukum praperadilan untuk menguji keabsahan proses penetapan tersangka tersebut.
YLBH Putra Nusantara Kendal menilai bahwa substansi persoalan yang melibatkan SG pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan. Namun, persoalan yang menurut pihak kuasa hukum seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata justru berujung pada penetapan SG sebagai tersangka dalam perkara pidana.
“Kami memandang bahwa perkara ini harus dilihat secara jernih dan objektif. Tidak setiap persoalan mengenai hubungan hukum, kewajiban, ataupun dugaan wanprestasi dapat serta-merta ditarik menjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan. Harus ada pembuktian mengenai unsur-unsur pidana yang disangkakan, bukan sekadar mendasarkan pada adanya persoalan atau perselisihan antara para pihak,” ujar Saroji selaku Direktur YLBH Putra Nusantara Kendal.
Menurut Saroji, hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan untuk menyelesaikan persoalan yang sejatinya bersumber dari hubungan hukum keperdataan.
Dalam perkara ini, pihak kuasa hukum berpandangan bahwa perlu dilakukan pengujian secara mendalam terhadap konstruksi peristiwa, hubungan hukum para pihak, serta terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan.
Sebab, adanya hubungan hukum atau perselisihan keperdataan tidak otomatis membuktikan adanya niat jahat (mens rea) maupun perbuatan pidana sebagaimana yang disangkakan.
YLBH Putra Nusantara Kendal menegaskan bahwa apabila suatu persoalan pada hakikatnya merupakan sengketa hak dan kewajiban keperdataan, maka penyelesaiannya harus ditempatkan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Langkah praperadilan ditempuh bukan untuk menghalangi proses penegakan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Praperadilan menjadi ruang bagi SG untuk memperoleh pengujian yudisial atas sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik.
YLBH Putra Nusantara Kendal memandang bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka bukanlah tindakan administratif biasa. Tindakan tersebut membawa konsekuensi serius terhadap hak, martabat, nama baik, serta kedudukan hukum seseorang di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, penetapan tersangka harus didasarkan pada prosedur yang sah, kecukupan alat bukti, dan pemenuhan ketentuan hukum acara pidana.
YLBH Putra Nusantara Kendal mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada proses penanganan perkara, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negara. Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Seseorang tidak boleh dipandang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan secara profesional, objektif, dan proporsional. Jangan sampai hukum pidana menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik keperdataan. Kami akan mengawal perkara ini melalui mekanisme hukum yang tersedia dan menghormati proses pemeriksaan di pengadilan,” tegas Irwan Dwi Setiawan, salah satu tim kuasa hukum.
Gugatan praperadilan ini sudah teregister di Pengadilan Negeri Kendal dengan nomor 2/Pid.Pra/2026/PN Kdl. Namun pada persidangan pertama, pihak Polres Kendal tidak datang menghadiri persidangan.
Sebagai lembaga bantuan hukum yang berkomitmen pada perlindungan hak-hak masyarakat dan penegakan supremasi hukum, YLBH Putra Nusantara Kendal akan terus mengawal perkara SG hingga diperoleh kepastian hukum melalui proses peradilan.
YLBH Putra Nusantara Kendal berharap permohonan praperadilan ini dapat menjadi momentum untuk menguji secara objektif tindakan penyidik, sekaligus memastikan bahwa batas antara perkara perdata dan pidana tidak dicampuradukkan.
“Hukum harus menjadi jalan menuju keadilan, bukan justru menjadi sumber ketidakadilan. Setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang benar, objektif, dan berkeadilan,” pungkas Saroji.
Reporter CN -Zen
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









