SAROLANGUN, JAMBI, CN 16 November 2026 – Uji materiil atas keabsahan prosedur penegakan hukum kembali menjadi sorotan tajam publik di Kabupaten Sarolangun. Sidang praperadilan tahap kedua dengan register perkara Nomor: 5/Pid.Pra/2026/PN Srl resmi bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun dengan agenda pembacaan permohonan, yang turut dihadiri langsung oleh pihak termohon.
Kuasa Hukum Pemohon (Neli Sakura), M. Amin, S.H., memaparkan bahwa persidangan perdana ini menjadi momentum krusial untuk menguji akuntabilitas aparat penegak hukum di hadapan hakim tunggal.
“Agenda sidang praperadilan perkara Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN Srl hari ini adalah pembacaan pokok-pokok permohonan, dan pihak termohon juga hadir langsung di ruang sidang,” ujar M. Amin kepada awak media usai persidangan di Gedung PN Sarolangun.
Tak hanya menguji aspek formil di meja hijau, tim kuasa hukum juga mengambil langkah korektif dengan melaporkan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. M. Amin mengungkapkan bahwa pada Jumat lalu, pihaknya telah resmi melayangkan pengaduan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jambi serta Divisi Propam Mabes Polri.
Langkah tegas ini ditempuh menyusul penilaian tim kuasa hukum atas dugaan tindakan melampaui batas kewenangan yang dilakukan oleh oknum Kasat Resnarkoba dan KBO Satresnarkoba Polres Sarolangun dalam penanganan perkara kliennya.
“Kami telah resmi melaporkan dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik ke Propam Polda Jambi dan Mabes Polri. Selanjutnya, hal tersebut menjadi kewenangan penuh Kabid Propam Polda Jambi untuk memeriksa dan menindaklanjutinya secara objektif,” tegas M. Amin.
Menjawab pertanyaan awak media terkait urgensi pengajuan praperadilan tahap kedua pascaputusan pertama yang dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau tidak dapat diterima akibat dinamika transisi regulasi, M. Amin membeberkan adanya temuan baru yang dinilai mencederai prosedur hukum acara pidana.
Ia mengungkapkan, oknum penyidik disebut kembali mendatangi kliennya dengan membawa surat permohonan persetujuan penyitaan yang tertanggal 10 November 2026. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar secara yuridis dan administratif.
“Surat permohonan penyitaan itu diterbitkan oleh penyidik atau Kasat Resnarkoba sendiri. Yang menjadi persoalan krusial, pada sidang praperadilan pertama, surat dengan substansi serupa pernah dijadikan alat bukti dengan rentang waktu sekitar bulan Mei. Namun, kini dokumen tersebut kembali diterbitkan dengan tanggal baru, yakni 10 November,” ungkap M. Amin dengan nada kritis.
Ia menegaskan, tindakan menerbitkan ulang surat penyitaan di tengah bergulirnya proses hukum berpotensi menimbulkan cacat administrasi serius. Dalam perspektif hukum acara, legalitas penyitaan wajib berlandaskan penetapan izin sita dari ketua pengadilan negeri setempat, bukan sekadar pembaruan surat sepihak oleh penyidik.
Menutup keterangannya, M. Amin menaruh harapan besar agar hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini tetap tegak lurus pada koridor hukum dan rasa keadilan masyarakat, bebas dari segala bentuk intervensi.
“Harapan kami kepada hakim tunggal yang mengadili perkara ini agar benar-benar menghadirkan rasa keadilan substantif serta berdiri tegak sebagai wakil Tuhan di muka bumi dalam memutus perkara secara objektif,” pungkasnya.
Proses persidangan ini pun menjadi perhatian luas masyarakat dan elemen kontrol sosial di Sarolangun. Publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap integritas lembaga peradilan di bawah kepemimpinan Ketua PN Sarolangun yang telah menyandang gelar adat setempat Adi Pasti Setimang Bijaksano agar prinsip supremasi hukum benar-benar ditegakkan secara tajam, adil, dan bermartabat bagi pencari keadilan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini melalui kontak resmi redaksi.
(Reporter: DM)
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









