MEDAN, CN 17 November 2026 – Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas alat berat di kawasan konservasi Gunung Sibayak, Sumatera Utara. Organisasi tersebut menilai penutupan jalur pendakian dengan dalih pemulihan ekosistem tidak sejalan dengan temuan di lapangan.
Ketua Koordinator Wilayah Sumatera Utara-Aceh LSM KCBI, Rudi Surbakti, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan indikasi keberadaan alat berat jenis ekskavator di kawasan tersebut. Menurutnya, kondisi ini memicu tanda tanya terkait efektivitas program restorasi ekosistem yang selama ini disosialisasikan oleh pemerintah daerah.
“Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap pengawasan kawasan konservasi. Penutupan jalur pendakian yang selama ini disosialisasikan sebagai pemulihan alam harus dibarengi dengan transparansi dan pengawasan ketat terhadap aktivitas lain di dalam kawasan,” ujar Rudi, Selasa (17/11).
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 48 Tahun 1988, kawasan Gunung Sibayak seluas 51.600 hektar berstatus sebagai area konservasi. Segala bentuk aktivitas eksploitasi di dalam kawasan hutan lindung atau konservasi tanpa perizinan yang sah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan dan lingkungan hidup.
LSM KCBI menyatakan komitmennya untuk mengawal persoalan ini agar kelestarian lingkungan di wilayah Sumatera Utara tetap terjaga dari potensi kerusakan akibat pelanggaran hukum.
Tuntutan dan Rekomendasi LSM KCBI:
– Mendesak instansi terkait, termasuk Dinas Kehutanan dan unit pengelola kawasan, untuk melakukan investigasi internal secara transparan terkait pengawasan di lapangan.
– Meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas masuknya alat berat di kawasan konservasi.
– Menuntut keterbukaan informasi publik mengenai evaluasi dan pelaksanaan program pemulihan ekosistem di Gunung Sibayak.
– Meminta penghentian segera segala aktivitas pengerahan alat berat di dalam zona konservasi guna mencegah kerusakan ekosistem yang lebih luas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara serta instansi berwenang lainnya masih dalam upaya konfirmasi untuk memberikan tanggapan resmi terkait temuan dan tuntutan tersebut. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan Redaksi memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









