SAROLANGUN, CN 18 November 2026 – Proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun kembali menuai sorotan tajam dan kecaman publik. Dalam sidang praperadilan terkait sah atau tidaknya upaya paksa penyitaan (Perkara Nomor: 4/Pid.Pra/2026/PN Srl dan Nomor: 5/Pid.Pra/2026/PN Srl), Tim Kuasa Hukum Pemohon secara terbuka membongkar sejumlah kejanggalan prosedur yang dinilai mencederai rasa keadilan.
Dugaan ketidakprofesionalan hingga inkonsistensi dalam penanganan perkara yang melibatkan Hakim Tunggal Ashifa Yona, S.H., mengemuka setelah terungkap fakta bahwa surat izin sita dari pengadilan diterbitkan setelah gugatan praperadilan didaftarkan oleh pihak pemohon.
Fakta tersebut diungkapkan oleh Kuasa Hukum Pemohon, M. Amin, S.H., dalam wawancara usai persidangan dengan agenda pembuktian surat dan saksi, Selasa (20/10/2026).
M. Amin membeberkan adanya perbedaan kontras dalam penanganan perkara di pengadilan yang sama, namun dipimpin oleh hakim tunggal yang berbeda.
Pada Perkara Nomor 4, pihak pemohon Neli Sakura mengajukan bukti petunjuk berupa rekaman video. Namun, Hakim Tunggal Ashifa Yona menolak serta enggan menerima bukti tersebut dengan alasan ketiadaan uji laboratorium forensik.
“Itu keliru besar. Kami tidak menghadirkan video itu sebagai alat bukti mutlak, melainkan sebagai petunjuk. Padahal, secara hukum, hakim semestinya tidak serta-merta menolak bukti yang diajukan oleh pencari keadilan untuk dinilai di persidangan. Ironisnya, di Perkara Nomor 5, hakim yang berbeda bersikap lebih objektif dan menerima bukti dari pihak termohon sebagaimana mestinya,” tegas Amin.
Pihak pemohon turut mempertanyakan kronologis terbitnya dokumen izin penyitaan yang dinilai tidak lazim dan berpotensi cacat prosedur.
Berdasarkan fakta yang disampaikan di persidangan, penyidik melakukan tindakan penyitaan atas dokumen milik pemohon tanpa menunjukkan izin dari Ketua Pengadilan pada tahap awal. Pihak pemohon kemudian mendaftarkan gugatan praperadilan.
Namun di tengah proses persidangan yang sedang berjalan, pihak termohon (penyidik) menunjukkan penetapan izin sita dari Ketua PN Sarolangun yang bertanggal 12 November 2026—yang diterbitkan setelah permohonan praperadilan resmi dimasukkan ke pengadilan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur administrasi biasa. Ini mencederai prinsip hukum yang adil dan terang-terangan mencederai hak konstitusional pencari keadilan,” tandas M. Amin dengan nada geram.
“Tujuannya jelas agar permohonan kami digugurkan dengan dalih sudah ada izin sita yang terbit kemudian. Padahal, ketika upaya hukum praperadilan diajukan, segala tindakan lanjutan semestinya diuji secara obyektif di muka persidangan,” sambungnya.
Melihat carut-marut dalam penanganan perkara tersebut, pihak pemohon menegaskan tidak akan tinggal diam dan bersiap menempuh jalur pengaduan resmi ke lembaga pengawas pengadilan dan kepolisian.
“Jika benteng pengadilan sudah menunjukkan indikasi pengabaian prosedur, maka kami harus mencari keadilan sampai ke instansi tertinggi,” ujar Amin tajam.
Dalam waktu dekat, pihaknya berencana melaporkan dugaan pelanggaran prosedur etik dan profesionalisme ke Komisi Yudisial (KY) serta Mahkamah Agung (MA), demi menjaga marwah dan integritas lembaga peradilan di Indonesia.
Reporter CN -Darmawan
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









