Banggai Laut, CN 18 November 2026 – Proses penegakan hukum dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Banggai Laut menuai sorotan tajam. Tim Kuasa Hukum para tersangka melayangkan protes keras dan penolakan terbuka terhadap jalannya rekonstruksi perkara yang dinilai mengabaikan prinsip due process of law, terlebih di tengah status berkas perkara yang saat ini masih berada dalam tahap pengembalian berkas (P19) dari pihak kejaksaan.
Protes dan evaluasi kritis ini disampaikan langsung oleh tim kuasa hukum para tersangka, yakni Iswanto I. Alisi, S.H., Sandy A. Pattiwael, S.H., M.H., bersama Idhar Hasan, S.H., M.H. Tim kuasa hukum menilai, tindakan penyidik dalam memaksakan rekonstruksi tanpa didukung oleh fakta objektif di tempat kejadian perkara (TKP) berpotensi mencederai keadilan prosedural (procedural justice).
Berdasarkan keterangan resmi tim kuasa hukum, rekonstruksi yang digelar penyidik dinilai tidak bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para klien.
Iswanto I. Alisi, S.H., menyatakan bahwa pihaknya secara resmi menolak hasil rekonstruksi tersebut karena dinilai tidak berpijak pada fakta riil di lapangan. Penolakan ini diperkuat oleh Sandy A. Pattiwael, S.H., M.H., yang merujuk pada ketentuan hukum acara pidana terkait hak konstitusional tersangka atau terdakwa untuk menolak menandatangani BAP apabila muatannya dinilai tidak sesuai dengan fakta material.
“Kami meminta agar rekonstruksi turut mengakomodasi versi dari klien kami sebagai bentuk implementasi asas equality before the law dan due process of law. Setiap pihak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pemeriksaan yang independen dan berimbang,” ujar Sandy.
Kehadiran amunisi baru dalam tim, Idhar Hasan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah alat bukti otentik. Seluruh temuan dan alat bukti tersebut diklaim siap dipaparkan melalui instrumen hukum yang sah guna menguji validitas konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik.
Tim kuasa hukum juga menyoroti status berkas perkara yang masih bolak-balik dalam tahap P19. Menurut mereka, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa konstruksi hukum yang disusun penyidik masih memerlukan pendalaman material yang matang dan objektif, sehingga pemaksaan proses tertentu di luar koridor formil dikhawatirkan justru mencederai objektivitas penegakan hukum.
Sebagai langkah konstitusional menyikapi dinamika penyidikan ini, tim kuasa hukum memastikan tengah mengonsolidasikan langkah perlawanan hukum lanjutan, termasuk opsi pengajuan praperadilan. Langkah tersebut diambil guna menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa serta memastikan perlindungan hak-hak hukum para tersangka tetap terjaga di hadapan peradilan yang independen.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, redaksi memberikan ruang seluas-luasnya bagi pihak Kepolisian Resor Banggai Laut, khususnya Kasat Reskrim Polres Banggai Laut beserta jajaran penyidik, untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, atau tanggapan resmi atas substansi pemberitaan di atas.
Tanggapan, sanggahan, maupun konfirmasi resmi dapat dikirimkan kepada redaksi melalui saluran komunikasi resmi yang tersedia agar informasi yang disajikan kepada publik tetap berimbang dan memenuhi prinsip akurasi.
Urgensi Otoritas Pusat di jakarta:
# Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Irwasum Polri dan Divisi Propam Polri di Jakarta.
# Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri di Jakarta.
# Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia di Jakarta.
# Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta sebagai fungsi pengawasan legislatif terhadap penegakan hukum.
Reporter CN – Faisal Taib, C.BJ., B EJ., C.In.
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









