SAROLANGUN, CN 19 November 2026 – Sidang lanjutan permohonan praperadilan terhadap penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sarolangun kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun dengan agenda pemeriksaan ahli. Dalam persidangan tersebut, ahli hukum pidana dari Universitas Adiwangsa Jambi, Dr. Rahman, memberikan keterangan terkait prosedur penyitaan barang milik pemohon.
Di hadapan majelis hakim dan di bawah sumpah, Dr. Rahman menguraikan pandangan hukumnya mengenai syarat sah penyitaan. Ia menjelaskan bahwa alasan “keadaan mendesak” yang menjadi dasar penyidik melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan terlebih dahulu tidak dapat diklaim secara sepihak, melainkan harus diuji keabsahannya di muka persidangan.
Selain itu, ia juga menanggapi terbitnya surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua PN Sarolangun tertanggal 12 November 2026. Menurutnya, penerbitan surat penetapan tersebut tidak serta-merta menggugurkan objek permohonan praperadilan yang telah diajukan sebelumnya oleh pemohon.
“Berdasarkan kronologi yang disampaikan pemohon, tentu ini terlihat ada dugaan upaya kriminalisasi. Kami khawatir ada kesewenang-wenangan atau abuse of power yang melekat pada kewenangan lalu disalahgunakan. Masyarakat perlu ikut mengamati dan mengawal proses para pencari keadilan,” ujar Dr. Rahman saat dimintai keterangan usai persidangan.
Dr. Rahman turut menyoroti kronologi administratif penyitaan, yakni pembuatan Berita Acara Sita pada tanggal 10 yang disusul terbitnya persetujuan pengadilan pada tanggal 12. Ia juga menyinggung penggunaan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada putusan perkara nomor 4 sebelumnya yang dinilainya perlu dicermati kembali.
“Secara substansi, saya melihat ada hal yang patut dipertanyakan dalam rentang waktu antara pengajuan berita acara sita pada tanggal 10 dan terbitnya persetujuan pada tanggal 12. Silakan publik dan semua pihak menilainya,” kata Dr. Rahman.
Sementara itu, pihak pemohon menyatakan apresiasinya atas keterangan ahli yang dinilai telah memaparkan perspektif hukum secara komprehensif, termasuk saat menjawab pertanyaan majelis hakim mengenai urgensi penyitaan. Pemohon meminta agar seluruh barang yang disita oleh penyidik Satreskrim Polres Sarolangun dapat segera dikembalikan.
“Barang-barang yang disita tersebut bukan hasil kejahatan dan tidak berkaitan dengan perbuatan pidana, melainkan murni hasil usaha milik pemiliknya,” ungkap perwakilan pemohon.
Di akhir keterangannya, pihak pemohon berharap majelis hakim PN Sarolangun dapat memutus perkara ini secara objektif guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya menghubungi jajaran Satreskrim Polres Sarolangun selaku termohon untuk mendapatkan konfirmasi dan tanggapan resmi terkait jalannya persidangan serta keterangan ahli tersebut.
Reporter: Darmawan
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









