Dugaan Penggelembungan Data Siswa di SMK Al-Fitrah, Ratusan Juta Dana BOSDA Terancam Raib

BALUNG XIII KOTO KAMPAR, RIAU, Kamis 28 Agustus 2025 – Dugaan kecurangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) mencuat di SMK Al-Fitrah Desa Balung, XIII Koto Kampar, Riau. Pihak sekolah, yang dipimpin oleh kepala sekolah, diduga memanipulasi data jumlah siswa untuk menggelembungkan alokasi dana, yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

Menurut data yang diperoleh, jumlah siswa SMK Al-Fitrah pada tahun ajaran 2024/2025 seharusnya hanya 21 orang. Namun, data yang diserahkan ke Dinas Pendidikan Riau mendadak melonjak menjadi 70 siswa. Selisih 49 siswa fiktif inilah yang menjadi titik awal kecurigaan. Dengan alokasi BOSDA sebesar Rp1.600.000 per siswa, total anggaran yang diajukan seharusnya mencapai Rp112 juta. Namun, berdasarkan data riil, seharusnya hanya Rp33,6 juta. Perbedaan sebesar Rp78,4 juta ini diduga raib tanpa kejelasan.

Seorang staf Dinas Pendidikan Riau yang enggan disebutkan namanya memberikan peringatan keras. “Jika data tidak diperbaiki hingga 31 Agustus, potongannya 20%. Sampai September tetap tidak diperbaiki, akan dipotong 30%. Jika tetap membandel, jangan harap BOSDA dicairkan tahun depan,” ujarnya. Ancaman ini menjadi bukti betapa seriusnya pelanggaran yang diduga terjadi.

Dana BOSDA sebesar Rp54 juta sudah dicairkan. Namun, pertanggungjawaban penggunaannya masih simpang siur. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa dana ini seharusnya digunakan untuk meringankan beban orang tua dan meningkatkan mutu pendidikan, bukan menjadi ‘ladang bancakan’ oknum di sekolah.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Yayasan SMK Al-Fitrah memilih untuk cuci tangan, menyatakan, “Saya tidak tahu-menahu soal anggaran, sebab tidak pernah dilibatkan.” Pernyataan ini menunjukkan minimnya pengawasan dari pihak yayasan terhadap pengelolaan keuangan di sekolahnya sendiri.

Mantan Kepala Sekolah, Siirman, mencoba berkelit dengan dalih dana BOS sudah dipakai untuk gaji guru, ATK, dan keperluan lainnya. Namun, ketika ditanya soal dugaan manipulasi data siswa, jawabannya semakin mengundang tanda tanya. “Bukan kami yang memasukkan, tapi sistem,” kilahnya. Penjelasan ini terdengar sangat janggal. Apakah sebuah “sistem” dapat bekerja tanpa intervensi manusia untuk menggelembungkan data siswa secara sepihak?

Kasus ini kini menjadi sorotan utama di lingkungan Dinas Pendidikan Riau. Publik menunggu dengan cemas, apakah praktik busuk ini akan dibongkar tuntas dan para pelakunya diberikan sanksi, atau justru kasus ini akan kembali “masuk angin” dan menghilang begitu saja tanpa kejelasan.

Publisher -Red