Kota Subulussalam, Aceh – CN 26 Agustus 2026 – – Kinerja pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Subulussalam pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026 mencatatkan potret ketimpangan yang cukup tajam antara penerimaan pendapatan dan penyerapan belanja. Berdasarkan data Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah per 25 Agustus 2026, akumulasi realisasi pendapatan daerah telah menembus Rp436,87 miliar atau 71,34 persen dari target Rp612,41 miliar. Namun, capaian positif di sektor penerimaan tersebut justru memotret ketergantungan struktur anggaran daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.
Dari total pendapatan yang masuk, sumbangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat atau Transfer ke Daerah dan Desa mencapai Rp387,58 miliar. Angka ini menyumbang sekitar 88,7 persen dari keseluruhan realisasi pendapatan yang diterima kas daerah hingga penghujung Agustus 2026. Di sisi lain, laju Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tolok ukur kemandirian fiskal daerah justru tampak melempem. Target PAD sebesar Rp79,21 miliar baru terealisasi Rp33,42 Miliar atau 42,19 persen. Sektor retribusi daerah mencatatkan kinerja terendah dengan capaian 35,34 persen dari target Rp58,68 miliar, disusul penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 29,53 persen.
Kondisi kontras paling mencolok terlihat pada pos pengeluaran. Realisasi total belanja daerah hingga periode ini baru menyentuh Rp273,69 miliar atau 45,93 persen dari pagu sebesar Rp595,96 miliar. Postur belanja masih didominasi oleh beban belanja pegawai yang sudah menguras anggaran hingga Rp157,72 miliar atau 62,94 persen dari alokasi Rp250,59 miliar. Sementara itu, belanja modal yang menjadi instrumen vital percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik publik justru berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.
Pemerintah Kota Subulussalam tercatat baru menyerap belanja modal sebesar Rp1,60 miliar dari total alokasi Rp24,99 miliar. Nilai ini baru setara dengan 6,39 persen, menunjukkan lambatnya eksekusi program fisik dan proyek sarana publik hingga memasuki kuartal ketiga tahun berjalan. Belanja barang dan jasa pun belum berakselerasi optimal, baru terealisasi 30,83 persen atau Rp72,03 miliar dari target Rp233,67 miliar. Sementara untuk alokasi belanja bantuan sosial sebesar Rp1,18 miliar, pencairannya masih berada di angka nol persen.
Di tengah kondisi lambatnya penyerapan anggaran pembangunan, kewajiban pembayaran beban utang tetap berjalan sesuai jadwal. Dari alokasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp23,57 miliar, pemerintah daerah telah mengalirkan dana Rp13,75 miliar atau 58,33 persen khusus untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Di saat yang sama, penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp7,12 miliar belum tercatat terealisasi.
Kondisi fiskal Kota Subulussalam saat ini secara teknis menunjukkan surplus realisasi sebesar Rp163,18 miliar. Namun surplus ini bukan menandakan efisiensi atau keberhasilan penghematan anggaran, melainkan dampak langsung dari lambatnya pencairan belanja publik dan pembangunan fisik di saat dana transfer dari pemerintah pusat telah masuk ke kas daerah. Pergerakan anggaran ini menegaskan perlunya percepatan eksekusi program kerja agar manfaat alokasi APBD dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara nyata.
Reporter: CN Mustafa, C.BJ., C.EJ.
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
