BANDA ACEH, CN 30 Oktober 2026.
Persoalan sengketa tanah adat serta kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau plasma sebesar 20 persen di Kabupaten Aceh Singkil kembali menuai sorotan tajam. Kalangan masyarakat dan tokoh adat mendesak Lembaga Wali Nanggroe bersama Tim Evaluasi HGU Pemerintah Aceh untuk segera turun tangan secara langsung ke lapangan guna mengurai benang kusut konflik agraria yang dinilai merugikan hak-hak rakyat.
Desakan tersebut disuarakan agar pemerintah provinsi dan lembaga adat tertinggi di Aceh tidak tinggal diam menghadapi lambannya penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan korporasi perkebunan sawit di wilayah tersebut.
Masyarakat setempat menekankan bahwa penuntasan konflik tanah adat dan kepastian hak plasma tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Unsur kepemimpinan adat dan keagamaan di tingkat gampong hingga kabupaten diminta untuk proaktif mengawal hak-hak konstitusional masyarakat.
Tuha Peut dan Tuha Lapan: Diharapkan mengambil peran pengawasan kultural secara aktif di tingkat lokal.
Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Fatwa: Diminta memberikan pandangan normatif-kultural demi melindungi hak ulayat masyarakat.
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Imuem Mukim: Diharapkan turut memberikan petuah moral dan penguatan keadilan sosial bagi umat.
Pemerintah Gampong (Kepala Desa): Diminta menjadi garda terdepan dalam mengamankan batas wilayah dan hak kelola warga di desanya masing-masing.
Keterlibatan kolektif unsur adat dan keagamaan ini dinilai krusial agar perjuangan mendapatkan keadilan agraria memiliki legitimasi moral yang kuat di tengah masyarakat.
Urgensi Evaluasi HGU dan Kewajiban Plasma 20 Persen, Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), perusahaan perkebunan diwajibkan untuk merealisasikan pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sekitar paling sedikit 20 persen dari luas areal HGU yang dikelola.
Namun, di lapangan, sejumlah elemen masyarakat menilai realisasi kewajiban tersebut masih jalan di tempat atau belum sepenuhnya transparan.
Hal inilah yang memicu keresahan berkepanjangan dan memunculkan potensi konflik horizontal maupun vertikal antara warga dengan pihak korporasi.
Kehadiran Tim Perangkat Gubernur yang membidangi evaluasi HGU bersama Lembaga Wali Nanggroe sangat dinantikan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kepatuhan perusahaan, serta memastikan sanksi tegas diterapkan bagi korporasi yang mengabaikan kewajiban sosial dan hukumnya.
Masyarakat berharap langkah konkret ini segera direalisasikan demi menegakkan keadilan, meredam potensi konflik agraria, serta mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh di Kabupaten Aceh Singkil khususnya, dan Provinsi Aceh pada umumnya.
Reporter: Amri
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
