cybernasonal 
SERANG – Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah menanggapi desakan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritori (Wilter) Banten terkait penonaktifan anggota dewan yang dianggap bermasalah. Desakan ini bertujuan untuk menjaga citra dan marwah DPR RI di mata publik.
Ketua Wilter LSM GMBI Banten, H. Hulia Syahendra, S.H., M.H., menyatakan apresiasinya terhadap langkah cepat Partai NasDem yang telah menonaktifkan dua kadernya di DPR RI, Achmad Syahroni dan Nafa Urbach. Keduanya dinilai telah melanggar kode etik dewan melalui narasi yang memicu perpecahan dan mengganggu stabilitas sosial.
“Narasi-narasi yang disampaikan oleh oknum anggota dewan ini telah melampaui batas kewajaran, menciptakan perpecahan, dan mengganggu stabilitas sosial. Ini bukan hanya sekadar kritik politik, tetapi juga pelanggaran terhadap Kode Etik DPR yang wajib dihormati,” tegas H. Hulia Syahendra.
Sebelumnya, LSM GMBI berencana melayangkan gugatan kepada MKD DPR RI. Namun, rencana tersebut dibatalkan setelah Partai NasDem merespons dengan mengeluarkan surat keputusan penonaktifan kedua kader tersebut. Menurut H. Hulia, langkah ini menunjukkan kepekaan partai terhadap aspirasi masyarakat dan menjadi sinyal kuat bahwa partai tidak akan berkompromi terhadap penyimpangan nilai perjuangan.
LSM GMBI Wilter Banten juga mendesak partai politik lain untuk mengambil langkah serupa. H. Hulia Syahendra mengimbau agar partai-partai melakukan tindakan proaktif sebelum LSM GMBI mengajukan gugatan atau pengaduan resmi ke MKD DPR RI.
Senada dengan H. Hulia, Kadiv Investigasi DPP LSM GMBI, Harri Utha, menekankan bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota dewan. “Ini adalah sebuah pelajaran bagi seluruh anggota dewan; tidak sekadar gelar akademis untuk menjadi dewan, tetapi harus memiliki integritas, moral, etika, dan adab. Sebab, mereka adalah wakilnya rakyat,” pungkas Harri.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh partai politik untuk lebih serius dalam menegakkan disiplin internal dan memastikan bahwa para wakil rakyat benar-benar mencerminkan nilai-nilai integritas dan etika yang diharapkan oleh masyarakat.
Publisher -Red
Reporter CN,-Waluyo
