ACEH SINGKIL – Kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. Hal ini dipicu oleh banyaknya posisi Kepala Dinas yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) melalui sistem rangkap jabatan oleh pejabat definitif dari instansi lain.
Salah satu yang mengemuka adalah posisi Plt. Kepala Dinas Pendidikan yang saat ini dijabat oleh Syam’un Nst, S.ST.M.PI, yang juga merupakan Kepala Dinas Perhubungan definitif. Selain itu, jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan juga dirangkap oleh pejabat dari Dinas Pariwisata.
Safnil Pohan, perwakilan dari Pemuda Pemerhati Kabupaten Aceh Singkil, menyayangkan kondisi ini. Menurutnya, rangkap jabatan yang berkepanjangan mencerminkan tata kelola birokrasi yang tidak ideal.
“Sangat disayangkan Aceh Singkil seolah kekurangan figur definitif. Begitu banyak ASN yang berkompeten di daerah ini, namun mengapa harus satu pejabat merangkap dua jabatan sekaligus? Ini menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat,” ujar Safnil dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).
Safnil menekankan bahwa rangkap jabatan memiliki risiko tinggi terhadap kualitas pelayanan publik. Ia mengkhawatirkan profesionalisme kepemimpinan karena setiap dinas memiliki beban kerja dan fungsi teknis yang sangat berbeda.
Berdasarkan analisis Pemuda Pemerhati Aceh Singkil, setidaknya ada empat dampak negatif dari praktik rangkap jabatan ini:
– Penurunan Kinerja: Fokus pejabat terpecah sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat dan pelayanan publik tidak optimal.
– Potensi Konflik Kepentingan: Kerawanan terhadap penyalahgunaan wewenang karena satu individu memegang kendali di dua entitas yang berbeda.
– Hambatan Kaderisasi: Jabatan Plt. yang terlalu lama menutup peluang bagi ASN potensial lainnya untuk mendapatkan promosi jabatan dan mengembangkan karier.
– Ketidakefisienan Manajemen: Menciptakan jalur birokrasi yang berbelit dan risiko pemborosan anggaran jika terdapat tunjangan ganda.
Atas dasar tersebut, Safnil meminta Bupati Aceh Singkil untuk segera mengambil langkah taktis dan tegas guna mengisi kekosongan jabatan definitif dengan pejabat yang berkompeten di bidangnya.
“Kami meminta Bupati segera mengevaluasi polemik ini. Jangan sampai manajemen organisasi yang tidak sehat ini terus berlarut-larut karena taruhannya adalah kesejahteraan masyarakat Aceh Singkil,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan mengenai rangkap jabatan tersebut.
Publisher -Red
Reporter CN -Mustafa
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
