Relawan Pembela Prabowo Soroti Dugaan Maladministrasi Keuangan BPKD Senilai Rp 357,2 Miliar

JAKARTA, Senin, 8 Desember 2025 – Ali Sofian, yang dikenal sebagai Penasehat Tim Reaksi Publik (TRP) dan Relawan Pembela Prabowo (Rambo), menyampaikan sorotan tajam terkait pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD). Sorotan ini didasarkan pada temuan kritis dari dokumen draf resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai laporan keuangan terkait.

Dalam pernyataan persnya, Ali Sofian menyoroti dugaan maladministrasi serius yang berpusat pada pos Pendapatan Transfer Penurunan. Menurut temuannya, data menunjukkan adanya penurunan signifikan sebesar Rp 357,2 Miliar dalam pos tersebut. Namun, Ali Sofian menduga bahwa angka yang seharusnya dicatat sebagai nilai negatif (penurunan) justru dicatat sebagai nilai positif atau ‘Bertambah’ dalam laporan BPKD. Ketidaksesuaian pencatatan ini, lanjutnya, menimbulkan pertanyaan besar mengenai implikasi finansial dan status dana sebesar Rp 357,2 Miliar tersebut.

Lebih lanjut, Ali Sofian juga menyoroti adanya indikasi kesalahan fatal dan potensi manipulasi data. Ia menyebutkan ketidaksesuaian angka-angka yang sangat janggal, seperti kenaikan +164% yang disandingkan dengan perubahan Rp 122 Miliar menjadi Rp 0, serta data penurunan -25%. Ia menilai pola ketidaksesuaian ini sebagai kesalahan fatal dan indikasi manipulasi data yang memerlukan penyelidikan.

Menanggapi temuan ini, Ali Sofian menyatakan bahwa meskipun kegagalan tersebut mungkin berasal dari kesalahan input sederhana, besarnya nominal yang terlibat menunjukkan adanya kegagalan audit internal dan akuntabilitas yang sangat rendah di tubuh BPKD. “Ini bukan sekadar masalah matematika gagal, ini adalah soal dugaan kesalahan fatal BPKD dalam mengelola uang rakyat. Kami menuntut transparansi segera,” tegas Ali Sofian.

Atas nama Relawan Pembela Prabowo dan TRP, Ali Sofian menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berencana membawa dugaan maladministrasi dan korupsi ini ke ranah Hukum yang berlaku untuk memastikan adanya penyelidikan mendalam dan penindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran.

Hingga rilis berita ini diterbitkan, pihak BPKD belum memberikan pernyataan resmi terkait sorotan dan temuan yang disampaikan oleh Ali Sofian dan Tim Reaksi Publik.

Tim Redaksi Prima