
ACEH TIMUR,14 Agustus 2025– Kondisi ekonomi Aceh menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama terkait minimnya ketersediaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan gelontoran Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima setiap tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.
Razali, seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai ‘Nyakli Maop’, mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya, meskipun Aceh memiliki kekayaan alam yang melimpah dan anggaran Otsus yang besar, hal itu belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi rakyatnya.
“Pemerintah Aceh diduga hanya menghabiskan anggaran tanpa bisa menciptakan lapangan kerja yang memadai,” ujar Razali, pada Rabu (13/8/2025). “Ini bukan soal kurangnya uang, tetapi soal salah alokasi dan minimnya visi dalam memanfaatkan sumber daya.”
Razali menilai, kondisi ini tercermin dari tingginya angka pengangguran di Aceh, yang menurutnya lebih parah dibandingkan dengan daerah lain. Ia juga menyoroti peran pemerintah desa yang dianggap gagal mengatasi kemiskinan di tingkat akar rumput.
Kritik ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah provinsi, tetapi juga sampai ke tingkat pusat. Razali meminta Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah konkret. Ia mendesak pemerintah pusat untuk mengaudit penggunaan dana Otsus dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah daerah.
Sebagai penutup, Razali mengingatkan bahwa kegagalan pemerintah dalam mengatasi isu ekonomi dapat memicu ketidakstabilan sosial. “Situasi ini harus segera diperbaiki agar tidak memicu gejolak, seperti yang pernah terjadi setengah abad lalu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak Pemerintah Aceh terkait kritik dan saran yang disampaikan belum membuahkan hasil. Redaksi akan terus mencoba menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan yang berimbang.
Publisher -Red
Reporter CN- Amri