ACEH SINGKIL – Jawaban Bupati Aceh Singkil, Safriadi (Oyon), dalam sidang paripurna hak interpelasi di DPRK Aceh Singkil menuai kritik tajam. Forum yang seharusnya menjadi panggung akuntabilitas politik itu dinilai hanya menjadi ajang pembacaan naskah normatif yang gagal menyentuh substansi persoalan.
Inisiator Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (SOMPAS), M. Yunus, menilai penjelasan Bupati cenderung defensif dan retoris. Menurutnya, Bupati tampak sengaja menghindari inti masalah yang selama ini menjadi kegelisahan publik.
“Jawaban yang disampaikan tidak menyentuh akar masalah. Publik menunggu penjelasan berbasis data, transparansi anggaran, dan tanggung jawab kebijakan, bukan narasi normatif tanpa keberanian membuka fakta,” tegas M. Yunus kepada media, Senin (2/3/2026).
Yunus memaparkan, sejumlah isu krusial seperti keterlambatan APBK, efektivitas program prioritas, hingga tata kelola birokrasi yang diduga kental dengan praktik kolusi dan nepotisme, tidak dijawab secara rinci. Kondisi ini dianggap sebagai sinyal lemahnya komitmen eksekutif terhadap akuntabilitas.
Ia mengingatkan bahwa interpelasi bukanlah panggung seremonial untuk saling berbalas pantun politik, melainkan mekanisme konstitusional yang serius.
“Jika jawaban Bupati justru mengaburkan persoalan, maka DPRK wajib meningkatkan fungsi pengawasannya melalui Hak Angket. Segera bentuk Pansus, lakukan identifikasi, dan audit menyeluruh. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal tanggung jawab terhadap rakyat,” ujarnya.
SOMPAS secara terbuka mendesak para wakil rakyat di DPRK Aceh Singkil untuk tidak ragu menggunakan hak penyelidikan (angket) guna menguliti kebijakan daerah yang bermasalah.
“Kami mendesak DPRK agar tegas dan berintegritas. Jangan berkompromi. Gunakan hak angket untuk mengungkap secara terang-benderang apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan yang karut-marut ini,” lanjut Yunus.
Mahasiswa menegaskan bahwa keberanian DPRK dalam menggulirkan hak angket akan menjadi ujian bagi lembaga legislatif: apakah mereka berpihak pada rakyat atau justru tunduk di bawah tekanan politik kekuasaan.
“Kami akan terus mengawal proses ini. Jika mekanisme pengawasan ini dilemahkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dan legislatif akan runtuh total,” pungkasnya.
Reporter CN -Amri
Publisher -Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
