ACEH SINGKIL – 2 Maret 2026– Suasana politik di Kabupaten Aceh Singkil memanas hari ini. Gabungan Mahasiswa dan Pemuda serta Masyarakat (GAMPEMAS) bersama Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh Singkil (SOMPAS) secara terbuka melontarkan kritik “pedas” terhadap kepemimpinan Bupati Aceh Singkil yang dinilai gagal dan antikritik.
Dalam rentetan poster dan pernyataan sikap yang beredar luas, massa mendesak DPRK Aceh Singkil untuk segera menggelar Rapat Paripurna Interpelasi. Mereka menilai transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan hak publik yang harus dipenuhi oleh penguasa.
Aksi ini menyoroti watak kekuasaan di Aceh Singkil yang belakangan dianggap cenderung represif. Mahasiswa mengecam adanya dugaan intimidasi dan tekanan terhadap suara kritis yang mencoba mengungkap penyimpangan.
“Penguasa yang bersih tidak alergi kritik. Hanya kekuasaan yang rapuh yang memilih membungkam daripada menjawab. Intimidasi terhadap mahasiswa adalah bentuk kepanikan politik,” tulis salah satu poin pernyataan tegas dalam selebaran aksi tersebut.
Berdasarkan dokumen tuntutan GAMPEMAS, terdapat beberapa poin krusial yang menuntut jawaban segera dari Pemerintah Kabupaten:
1. Misteri KUA-PPAS APBD 2026: Mahasiswa mempertanyakan alasan di balik tidak disahkannya dokumen anggaran tersebut di forum paripurna, yang kini menjadi motor utama tuntutan interpelasi.
2. Skandal Pengadaan Kapal: Desakan untuk mengusut tuntas pembelian kapal yang menelan anggaran fantastis senilai Rp4,5 Miliar.
3. Dana Bansos 2017: Mempertanyakan sisa dana bantuan sosial sebesar Rp2,4 Miliar yang dianggap masih menjadi “bola panas” yang belum tuntas secara hukum.
4. Pembersihan KKN: Tuntutan mutlak untuk membersihkan birokrasi Aceh Singkil dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Sikap SOMPAS bahkan jauh lebih radikal dengan menyuarakan gerakan pemakzulan. Mereka menilai Bupati Aceh Singkil lebih mementingkan kepentingan diri dan keluarga (nepotisme) daripada kesejahteraan rakyat. Slogan-slogan seperti “Hancurkan Bupati Gagal!” menjadi sinyal bahwa kepercayaan publik sedang berada di titik nadir.
Mahasiswa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir dan menyaksikan langsung Paripurna Interpelasi di DPRK Aceh Singkil. Mereka menegaskan bahwa momen ini adalah pembuktian apakah wakil rakyat benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya atau justru menjadi bagian dari “drama” kekuasaan.
“Datang, kawal, dan pastikan interpelasi berjalan jujur dan terbuka! Hidupkan demokrasi, kawal paripurna!” seru para aktivis dalam undangan terbukanya.
Publisher -Red
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
