LUWUK, 14 April 2026– – Praktik pengadaan barang di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 kini tengah menjadi sorotan tajam. Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan yang bocor ke publik, ditemukan indikasi kuat adanya ketidakberesan dalam belanja barang di Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP). Tak tanggung-tanggung, negara terindikasi rugi ratusan juta rupiah akibat kelebihan pembayaran dan spesifikasi yang diduga sengaja diarahkan ke penyedia tertentu.
Hasil audit terhadap delapan paket pengadaan di kedua instansi tersebut mengungkap adanya kelebihan pembayaran yang fantastis, mencapai Rp346,6 juta. Angka ini merupakan akumulasi dari tiga temuan berbeda yang mencerminkan lemahnya pengawasan serta buruknya integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Salah satu temuan yang paling mencolok adalah proyek pengadaan tenda besi dan kursi plastik di Dinas Sosial. Proyek senilai Rp2,35 miliar yang dikerjakan oleh CV Ar tersebut diduga kuat sejak awal telah dikondisikan. Auditor menemukan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat spesifikasi teknis yang identik dengan milik CV Ar. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pengarahan produk pada katalog elektronik untuk memenangkan penyedia tertentu, sebuah praktik yang jelas melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.
Ironisnya, meski spesifikasi barang diduga telah “diatur” dan pembayaran telah dilunasi 100 persen, realisasi di lapangan justru menyisakan masalah. Terdapat selisih nilai sebesar Rp165,1 juta yang menjadi bagian dari total kelebihan pembayaran yang harus dipertanggungjawabkan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kinerja kepala dinas terkait dan fungsi pengawasan internal di Pemkab Banggai. Bagaimana mungkin pembayaran bisa cair sepenuhnya sementara hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian kontrak yang merugikan keuangan daerah?
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum maupun bupati untuk menindaklanjuti temuan ini. Kasus ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan cermin dari rapuhnya tata kelola anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Banggai, bukan untuk memperkaya oknum penyedia atau oknum birokrasi.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
