Dugaan Kejahatan Konstruksi di Jembatan Air Matan Seluma Mengundang Desakan Pengusutan oleh KPK

cybernasonal April 14, 2026 2 minutes read

Seluma, Bengkulu.- 14 April 2026– Peristiwa ambruknya Jembatan Air Matan di Kabupaten Seluma saat ini tengah memicu polemik besar di tengah masyarakat setelah video kegagalan konstruksinya viral di media sosial. Infrastruktur yang baru saja diselesaikan tersebut hancur seketika saat diterjang arus sungai, namun publik justru menyoroti kondisi material beton yang terlihat hancur tanpa adanya kerangka tulang besi yang memadai. Kejadian ini dianggap bukan sekadar musibah bencana alam, melainkan sebuah indikasi malapraktik pembangunan yang secara sengaja mengabaikan standar keselamatan demi keuntungan tertentu.

Dugaan kejahatan konstruksi ini menjadi sorotan tajam karena menyangkut proyek vital yang dibiayai oleh negara dengan anggaran mencapai enam belas miliar rupiah. Ambruknya jembatan tersebut menunjukkan adanya kegagalan fatal pada tahap perencanaan dan lemahnya pengawasan dari dinas terkait, dalam hal ini pihak Dinas PUPR Kabupaten Seluma. Beton yang diduga tanpa tulang besi mencerminkan adanya pembiaran yang tidak bertanggung jawab, di mana nyawa masyarakat dijadikan taruhan demi efisiensi anggaran yang menyimpang dari spesifikasi teknis yang seharusnya.

Pihak kontraktor dan konsultan pengawas tidak bisa lepas tangan dalam persoalan ini karena jembatan merupakan objek publik yang sangat sensitif. Kegagalan struktur pada bangunan fital seperti ini berpotensi besar menghilangkan nyawa orang lain atau menyebabkan luka permanen bagi warga yang melintas. Oleh karena itu, tindakan tegas harus diambil terhadap perusahaan yang melakukan pengerjaan secara asal-asalan, agar tidak ada lagi proyek negara yang dikerjakan dengan mentalitas korup yang merugikan kepentingan umum secara luas.

Atas dasar fakta-fakta lapangan tersebut, Aparat Penegak Hukum dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. Ada dugaan kuat bahwa praktik ini merupakan bentuk korupsi yang dilakukan secara berjamaah, terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan jaringan antara birokrasi dan pelaksana proyek. Penindakan secara hukum menjadi sangat mendesak untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Seluma yang menjadi korban dari kegagalan infrastruktur ini.