Jurnalis Cyber Nasional Layangkan Surat Permohonan Informasi Publik ke Dinas PMD Banggai Laut Terkait APBDes Tolisetubono

BANGGAI LAUT – 20- April 2026– Dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial dan pemenuhan hak publik atas informasi, jurnalis media Cyber Nasional, Muh. Faisal Taib, resmi mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banggai Laut pada Senin 20 April 2026.

Surat dengan nomor 003/RED/CN/04/2026 tersebut fokus pada permintaan transparansi pengelolaan anggaran di Desa Tolisetubono. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, terdapat tiga poin utama yang menjadi materi permohonan tersebut.

Pertama, mengenai Laporan Realisasi APBDes yang mencakup salinan laporan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tolisetubono Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Kedua, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berisi rincian kegiatan pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat yang dikelola pemerintah desa setempat. Ketiga, Data Monitoring berupa hasil evaluasi atau pengawasan yang dilakukan Dinas PMD terhadap laporan pertanggungjawaban desa tersebut untuk periode dua tahun terakhir.

Muh. Faisal Taib menegaskan bahwa langkah ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan referensi jurnalistik guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (right to know) serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Banggai Laut.

Sesuai dengan Pasal 22 UU KIP, pihak Dinas PMD selaku badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban tertulis paling lambat sepuluh hari kerja sejak permohonan tersebut diterima. Pihak pemohon berharap data tersebut dapat diberikan dalam bentuk salinan digital demi kemudahan akses dan prinsip transparansi.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi preseden baik bagi keterbukaan anggaran di tingkat desa, sehingga penggunaan dana negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat luas. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya preventif dalam mengawal kebijakan publik agar tepat sasaran dan bebas dari potensi penyimpangan.

Publisher -Red

Reporter CN -Faisal