Opini: Menagih Nalar Kritis di Tengah Mandulnya Birokrasi Kebumen

Opini: Menagih Nalar Kritis di Tengah Mandulnya Birokrasi Kebumen

Oleh: Dirgoyuswo

Jawa Tengah,- 27 April 2026– Kabupaten Kebumen seolah terjebak dalam lingkaran setan agenda pembangunan yang megah di atas kertas namun kerdil dalam realita. Program penanggulangan kemiskinan, ambisi sektor pertanian, hingga branding Geopark terus didengungkan. Namun, publik patut bertanya dengan nada pedas: mengapa dampak kebijakan ini berjalan merayap seperti siput, sementara anggaran dan energi birokrasi terkuras habis? Jawabannya telanjang di depan mata, yakni kegagalan pimpinan dalam men-drive birokrasi agar kreatif, berkomitmen, dan berani berpikir kritis.

Kemiskinan di Kebumen bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan kegagalan struktural yang dipelihara. Selama ini, kebijakan pemerintah daerah hanya menyentuh kulit luar dengan pendekatan bantuan jangka pendek yang bersifat memanjakan, bukan memberdayakan. Tanpa evaluasi yang tajam, kemiskinan di Kebumen justru direproduksi oleh kebijakan yang tumpul. Apakah intervensi selama ini benar-benar mengubah nasib rakyat, atau jangan-jangan hanya sekadar proyek penggugur kewajiban administratif demi serapan anggaran semata?

Sektor pertanian dan kelautan pun setali tiga uang. Kebumen kaya sumber daya tapi miskin nilai tambah. Birokrasi yang jumud hanya fokus pada angka produksi, sementara petani dan nelayan dibiarkan berdarah-darah di pasar tanpa perlindungan rantai nilai yang jelas. Jika paradigma tidak bergeser dari sekadar produksi ke hilirisasi, maka sektor ini hanya akan menjadi jargon politik yang besar di angka namun nihil dalam kesejahteraan rakyat kecil.

Potensi Geopark pun tak luput dari kritik. Branding dan simbol yang dikejar jangan sampai hanya menjadi etalase kebijakan yang memanjakan mata pejabat namun tidak mengisi perut rakyat. Pertanyaannya sederhana namun menohok: siapa yang benar-benar menikmati nilai ekonomi Geopark? Apakah masyarakat lokal, atau hanya segelintir vendor penyedia event dan simbol? Tanpa desain kebijakan yang presisi, Geopark hanya akan menjadi proyek mercusuar tanpa manfaat ekonomi yang konkret bagi UMKM.

Sorotan tajam juga harus diarahkan pada keberadaan BUMD. Apakah entitas ini benar-benar instrumen ekonomi daerah atau justru menjadi beban keuangan yang dipelihara secara formalitas? Keberanian untuk melikuidasi atau merestrukturisasi BUMD yang tidak produktif adalah ujian nyali bagi pemerintah daerah. Mempertahankan BUMD yang loyo tanpa nilai tambah hanya menunjukkan ketidakmampuan pimpinan dalam mengelola aset daerah secara profesional dan transparan.

Perencanaan daerah selama ini cenderung terjebak pada kepatuhan prosedural dan format template dari pusat. Dokumen lengkap namun miskin solusi atas masalah inti Kebumen. Transformasi hanya akan menjadi mitos selama perencanaan dilakukan sebagai rutinitas administratif tanpa analisis masalah yang tajam dan berani.

Kunci utama kegagalan ini bermuara pada kualitas ASN dan kepemimpinan yang ada. Birokrasi Kebumen saat ini terasa sangat jumud karena pimpinannya tidak mampu mendorong nalar kreatif. ASN yang hanya sekadar patuh tanpa berani berargumen berdasarkan data akan melahirkan kebijakan yang aman bagi jabatan mereka, namun tumpul bagi kepentingan publik. Budaya birokrasi yang memandang kritik sebagai pembangkangan harus segera dikubur.

Kebumen tidak butuh sekadar niat baik yang dibungkus dengan ribuan program. Yang mendesak adalah keberanian berpikir kritis dan pemimpin yang mampu menggerakkan birokrasi agar tidak hanya berjalan di tempat. Pembangunan tanpa nalar kritis adalah pemborosan yang nyata, dan rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi penonton dari pembangunan yang bergerak ke arah yang sama namun tidak memberikan perubahan signifikan. “(Redaksi)