OPINI: Menakar Kepemimpinan di Aceh Singkil: Ketika Pelayan Rakyat Terjebak Pola Feodal

OPINI: Menakar Kepemimpinan di Aceh Singkil: Ketika Pelayan Rakyat Terjebak Pola Feodal

Oleh: Imran (Aktivis Mahasiswa Aceh Singkil)

Aceh Singkil, 19 Mei 2026- Kabupaten Aceh Singkil kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Alih-alih bertindak sebagai pelayan masyarakat yang lahir dari proses demokrasi, pola kepemimpinan Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, S.H., beserta lingkarannya belakangan ini mendapat sorotan tajam dari arus bawah. Gaya kepemimpinan yang dipertontonkan disinyalir cenderung feodalistis, menjauh dari semangat merakyat, dan rentan menyuburkan praktik nepotisme yang mengebiri fungsi birokrasi.

Kantor bupati yang seharusnya menjadi rumah aspirasi dan ruang publik yang inklusif, kini dirasa kian berjarak. Kebijakan di “Tanah Batuah” dinilai mulai kehilangan kepekaannya terhadap jeritan akar rumput.

Indikasi kemunduran demokrasi di tingkat lokal ini terlihat jelas dari tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil. Pengisian posisi-posisi strategis diduga kuat lebih mempertimbangkan faktor kedekatan atau kronisme ketimbang sistem meritokrasi yang profesional.

Dampaknya sangat sistemik. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat daerah yang mencoba kritis atau memberikan masukan objektif, kerap kali dihadapkan pada bayang-bayang mutasi sepihak hingga ancaman *non-job*. Kondisi ini menciptakan *culture of fear* (budaya ketakutan) di kalangan birokrat. Ketika para abdi negara dilingkupi rasa takut untuk berbicara kebenaran, maka profesionalisme runtuh, dan pelayanan publiklah yang akhirnya menjadi tumbal utama. Untuk sekadar mengadukan nasib infrastruktur yang hancur atau krisis ekonomi, rakyat harus melewati barikade prosedur yang berbelit-belit.

Sorotan tajam juga mengarah pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil yang menyentuh angka Rp822 miliar. Anggaran sebesar itu seharusnya mampu menjadi daya dorong utama bagi perbaikan taraf hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Alih-alih memprioritaskan perbaikan jalan-jalan utama, pemenuhan hak dasar, dan fasilitas pendidikan di kecamatan-kecamatan terluar, anggaran publik justru dinilai cenderung terserap untuk program-program seremonial dan pembiayaan kelompok elite pendukung kekuasaan. Ketimpangan ekonomi dan isolasi wilayah di pelosok Singkil masih menjadi pemandangan sehari-hari yang seolah luput dari skala prioritas pemerintah daerah.

Melihat realitas yang memprihatinkan ini, elemen mahasiswa dan pemuda Aceh Singkil tidak boleh tinggal diam. Kami secara tegas mengkritik arogansi kekuasaan yang mengarah pada praktik oligarki lokal ini. Jika pola pemerintahan bergaya “kerajaan” ini terus dibiarkan tanpa kontrol sosial yang kuat, maka cita-cita kesejahteraan masyarakat Aceh Singkil akan semakin mustahil terwujud.

Oleh karena itu, kami mendesak:

1. Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit investigasi yang transparan terhadap pengelolaan APBK serta mengusut dugaan monopoli proyek di lingkungan Pemkab Aceh Singkil.

2. Bupati Aceh Singkil untuk segera mengevaluasi total pola kepemimpinannya, membuka ruang dialog, dan menghentikan segala bentuk intimidasi birokrasi.

Mandat kekuasaan yang diemban oleh kepala daerah harus dikembalikan kepada khittah aslinya: dari rakyat, oleh rakyat, dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat bukan untuk memperkaya kroni atau membangun singgasana kekuasaan pribadi.

Penulis: Imran (Mahasiswa Aceh Singkil)

Reporter: Mustafa