BANDUNG – Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 terus memanas. Membludaknya keluhan masyarakat terkait berbagai kendala pendaftaran membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat di Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).
Dalam agenda tersebut, ratusan orang tua siswa memadati kantor Disdik Jabar untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami. Turut mendampingi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) yang sejak awal menerima banyak laporan dari orang tua calon peserta didik terkait carut-marut pelaksanaan SPMB tahun ini.
Keluhan yang muncul beragam, mulai dari akun yang belum terverifikasi, data peserta yang hilang dari sistem, kesulitan login, hingga peserta yang sebelumnya mengikuti program tertentu namun harus kembali mengikuti jalur reguler akibat kendala aplikasi.
Kondisi tersebut membuat suasana di kantor Disdik Jabar dipenuhi keresahan masyarakat yang menuntut kepastian dan solusi cepat dari pemerintah.
Di hadapan masyarakat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara langsung memanggil sejumlah petugas yang bertanggung jawab terhadap sistem dan aplikasi SPMB. Ia melontarkan berbagai pertanyaan teknis terkait penyebab gangguan yang terjadi serta langkah antisipasi yang telah dilakukan.
Namun, sejumlah jawaban yang disampaikan petugas dinilai belum mampu menjelaskan secara rinci akar persoalan yang menyebabkan gangguan pendaftaran terjadi secara luas.
Situasi itu memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan sistem digital yang digunakan dalam proses penerimaan siswa baru. Dedi bahkan menegaskan bahwa sebagian besar persoalan yang muncul bukan berasal dari regulasi penerimaan siswa, melainkan dari sistem aplikasi yang digunakan.
Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa permasalahan utama SPMB 2026 berada pada aspek teknis, mulai dari perencanaan, pengembangan, pengujian hingga pengelolaan sistem yang seharusnya sudah dipersiapkan jauh sebelum tahapan pendaftaran dibuka.
Sementara itu, perwakilan LSM KCBI ( Agus.Marpaung SH) yang turut mendampingi masyarakat menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan hak pendidikan anak-anak terganggu akibat lemahnya sistem pelayanan publik. KCBI meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB serta transparansi terkait pengelolaan aplikasi yang digunakan.
“Kami hadir untuk memastikan suara masyarakat didengar dan hak calon peserta didik terlindungi. Jika memang terdapat kelemahan dalam sistem, maka harus ada evaluasi terbuka dan pertanggungjawaban yang jelas agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Agus. perwakilan KCBI.
Hingga berita ini diturunkan, Disdik Jawa Barat belum memberikan penjelasan rinci terkait penyebab utama gangguan sistem yang memicu gelombang protes dari masyarakat.
Publik kini menunggu langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengungkap akar persoalan, memperbaiki sistem yang bermasalah, serta memastikan proses penerimaan siswa baru berlangsung transparan, adil, dan tidak merugikan masa depan ribuan peserta didik.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
