PRABUMULIH, 17 AGUSTUS 2026 – Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Komite Unit Kota Prabumulih mengambil sikap tegas dengan menyiapkan Laporan Pengaduan Masyarakat (Lapdumas) kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah ini ditempuh guna mendesak pendalaman atas dugaan penyimpangan pada 19 paket pekerjaan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan penelaahan mendalam terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih TA 2025, total nilai dari 19 paket proyek tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp38.591.301.000,00. WRC PAN-RI secara tegas menggarisbawahi bahwa nominal tersebut merupakan akumulasi nilai total kontrak paket pekerjaan, bukan serta-merta kerugian negara.
Ketua Unit WRC PAN-RI Kota Prabumulih, Pebrianto, menyampaikan bahwa penyiapan Lapdumas ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kami menyiapkan Lapdumas ini untuk pendalaman APH. Kami tidak mengambil kewenangan APH untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana. Kami menyampaikan dokumen dan indikasi yang perlu diverifikasi secara objektif di lapangan, ujar Pebrianto, Senin (17/8/2026).
Dalam kajian hukum awal yang dilakukan oleh tim teknis WRC PAN-RI, ke-19 paket pekerjaan tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kluster utama yang dinilai sarat dengan potensi penyimpangan spesifikasi teknis.
Kluster pertama adalah pekerjaan beton yang meliputi 12 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp4,848 miliar. WRC mendesak APH untuk membongkar kesesuaian spesifikasi mutu beton, deviasi ketebalan fisik di lapangan, hingga karut-marut dokumen perencanaan teknis.
Menariknya, WRC juga menyoroti proses pengusulan dan penganggaran yang dalam dokumen pemeriksaan dikaitkan dengan alokasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Pokir bukanlah jubah kebal hukum. Yang perlu diuji secara forensik adalah alur prosesnya; apakah seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga eksekusi di lapangan telah mematuhi koridor hukum yang berlaku, tegas Pebrianto.
Kluster kedua adalah pekerjaan aspal yang mencakup 7 paket pekerjaan dengan nilai fantastis mencapai Rp33,743 miliar.
Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC PAN-RI, Suandi, menyoroti temuan krusial dalam dokumen pemeriksaan terkait angka kepadatan aspal yang hanya menyentuh persentase 94,55 persen dan 95,37 persen. Angka ini memunculkan pertanyaan besar terkait kualitas campuran material atau Job Mix Formula, hasil uji petik core drill, serta validitas pengawasan konsultan dan pencairan pembayaran termin anggaran.
Kami meminta APH melakukan pendalaman secara menyeluruh. Jangan hanya berhenti pada lembaran dokumen administrasi yang rapi di atas meja. Cocokkan kontrak, spesifikasi teknis, realisasi pembayaran, dan kondisi riil fisik di lapangan. Jika ditemukan anomali dan ketidaksesuaian, usut tuntas siapa penanggung jawabnya dan sejauh mana dampaknya terhadap kerugian keuangan daerah, cetus Suandi dengan nada tajam.
WRC PAN-RI menegaskan bahwa langkah ini murni didasarkan pada objektivitas data dan indikasi penyimpangan administratif yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pihaknya meminta APH untuk memeriksa secara teliti seluruh rantai birokrasi dan teknis proyek, mulai dari dokumen perencanaan, kontrak kerja, dokumen lelang, laporan pengawasan berkala, hasil uji laboratorium teknis, hingga Berita Acara Serah Terima pekerjaan.
Pebrianto menambahkan, pemeriksaan komprehensif wajib menyasar pihak-pihak yang memegang otoritas dan tanggung jawab penuh pada setiap fase proyek.
Jika dari hasil pendalaman APH terbukti ada ketidaksesuaian yang merugikan keuangan daerah atau memenuhi unsur tindak pidana korupsi, silakan diproses secara tegas tanpa pandang bulu. Namun, jika tidak terbukti, tentu kami akan menghormati obyektivitas hasil tersebut, pungkasnya.
Seluruh dokumen kajian hukum awal, salinan LHP BPK, serta tabel kompilasi data 19 paket proyek tersebut kini telah dirapikan untuk dilampirkan secara resmi sebagai bagian integral dari dokumen Lapdumas yang akan diserahkan kepada APH. WRC PAN-RI tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada instansi berwenang berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
