PRABUMULIH, 3 SEPTEMBER 2026, CN – Watch Relation of Corruption (WRC) PAN-RI menyoroti pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Organisasi tersebut meminta Pemerintah Kota Prabumulih memberikan klarifikasi terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pada lima dinas di lingkungan Pemkot Prabumulih.
WRC PAN-RI menilai klarifikasi resmi diperlukan untuk memastikan setiap penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan, serta untuk memberikan kepastian kepada publik terhadap informasi dan dokumen yang sedang ditelaah. Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan daerah.
Koordinator Wilayah WRC PAN-RI Provinsi Sumatera Selatan, H. Zaenal Arifin, S.IP, menegaskan bahwa lembaganya tidak mengambil kesimpulan secara sepihak sebelum pihak terkait diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta Pemkot Prabumulih, khususnya dinas-dinas yang menjadi perhatian, memberikan klarifikasi secara terbuka dan berdasarkan dokumen. Jika memang pelaksanaannya sudah sesuai aturan, silakan dijelaskan dan dibuktikan,” ujar Zaenal Arifin.
Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan agar setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substansial. WRC PAN-RI tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menempatkan setiap informasi dugaan ketidaksesuaian sebagai bahan klarifikasi sampai terdapat hasil pemeriksaan atau keputusan dari lembaga yang berwenang.
Sebagai tindak lanjut, WRC PAN-RI akan menyampaikan surat resmi kepada lima dinas terkait guna meminta klarifikasi dan penjelasan atas persoalan tersebut.
“Surat ini merupakan langkah awal. Kami memberikan ruang kepada masing-masing dinas untuk menjelaskan persoalan yang dipertanyakan. Kami berharap Pemkot Prabumulih tidak menganggap permintaan klarifikasi ini sebagai bentuk tekanan, tetapi sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat,” tambahnya.
Ketua WRC Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses tersebut secara bertahap.
“Kami ingin semuanya terang. Kalau ada kekeliruan administrasi, tentu bisa diperbaiki. Kalau ada perbedaan data, mari dibuka dan dijelaskan. Tetapi apabila setelah dilakukan klarifikasi dan penelaahan ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum, WRC akan mempertimbangkan langkah selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Pebrianto.
WRC juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang menjadi objek sorotan untuk menyampaikan hak jawab dan dokumen pendukung agar informasi yang berkembang tetap berimbang. Apabila permintaan klarifikasi tidak ditanggapi, WRC PAN-RI menyatakan siap menempuh langkah lanjutan, termasuk menyampaikan hasil penelaahan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atau lembaga pengawasan berwenang apabila terdapat dasar yang cukup.
“Uang daerah pada hakikatnya adalah uang rakyat. Karena itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk memastikan anggaran dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. WRC akan tetap menjalankan fungsi pengawasan tanpa tebang pilih,” tutup Pebrianto.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
