BOGOR, CN 3 September 2026 – Kebijakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menuai sorotan tajam setelah mendapati angka fantastis pada sejumlah paket belanja strategis. Berdasarkan dokumen resmi data pengadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025, total dana yang digelontorkan mencapai Rp 68.354.120.372 yang terbagi untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan komputer posyandu. Dari angka-angka presisi yang tercatat, ditemukan anomali anggaran yang mencolok mulai dari pemecahan paket bernilai puluhan miliar rupiah, selisih pagu kontrak yang drastis, hingga potensi pembengkakan harga atau mark-up.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan dan dokumen kontrak yang dihimpun, rincian paket belanja untuk diserahkan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor tersebut terdiri atas:
Pembangunan PJU Tenaga Surya APBDP 2025 Paket I tercatat dengan Kode RUP 59369363, total pagu sebesar Rp 4.075.500.000, nilai kontrak Rp 4.046.821.350, dan penyedia Rivi Utama melalui metode e-purchasing.
Pembangunan PJU Tenaga Surya APBDP 2025 Paket II tercatat dengan Kode RUP 61433847, total pagu sebesar Rp 41.524.500.000, nilai kontrak Rp 41.232.298.650, dan penyedia Rivi Utama melalui metode e-purchasing.
Pembangunan PJU Tenaga Surya APBD 2025 tercatat dengan Kode RUP 54744789, total pagu sebesar Rp 37.677.000.000, nilai kontrak Rp 22.526.800.000, dan penyedia PT. Rivi Utama melalui metode e-purchasing.
Pengadaan PC Unit untuk Posyandu APBD 2025 tercatat dengan Kode RUP 61567918, total pagu sebesar Rp 7.700.000.000, nilai kontrak Rp 7.428.399.879, spesifikasi Intel Core i5-14400, RAM 8GB DDR5, SSD 512GB, serta penyedia METADATA SOLUSI TEKNOLOGI melalui metode e-purchasing.
Menyoroti struktur anggaran PJU di Kabupaten Bogor, PT Rivi Utama memborong hampir seluruh proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dengan spesifikasi identik berupa lampu All-in-One LED 60W dan tinggi tiang 7 meter oktagonal Hot Dip Galvanized, dengan akumulasi nilai kontrak mencapai Rp 67.805.920.000. Berdasarkan standar harga pasaran distributor dan e-katalog untuk spesifikasi komplit terpasang termasuk tiang dan pondasi beton, harga wajar terbaik di pasaran berkisar antara Rp 12.000.000 hingga Rp 15.000.000 per unit.
Jika total anggaran kontrak PJU sebesar Rp 67.805.920.000 dihitung dengan acuan harga pasaran tertinggi Rp 15.000.000 per unit, jumlah tiang yang wajib terpasang minimal adalah 4.520 unit. Jika menggunakan asumsi harga pasaran Rp 12.000.000 per unit, jumlah fisik yang harus berdiri mencapai 5.650 unit. Apabila hasil audit investigatif di lapangan mendapati jumlah tiang fisik yang terpasang jauh di bawah angka tersebut, atau jika harga satuan material grosir aslinya jauh lebih murah, maka selisih anggaran tersebut merupakan bentuk nyata indikasi mark-up dan kerugian negara. Selain itu, terdapat anomali penurunan kontrak drastis pada Kode RUP 54744789 dengan pagu awal Rp 37.677.000.000 yang terkoreksi tajam menjadi Rp 22.526.800.000, memunculkan pertanyaan mendasar mengenai potensi penggelembungan perencanaan awal atau pengurangan volume fisik secara sepihak.
Sementara itu Pada sektor pengadaan komputer posyandu di wilayah Kabupaten Bogor, total nilai kontrak yang digelontorkan oleh Metadata Solusi Teknologi melalui Kode RUP 61567918 tercatat sebesar Rp 7.428.399.879 dengan spesifikasi presisi Intel Core i5-14400, RAM 8GB DDR5, dan SSD 512GB. Berdasarkan standar harga pasaran distributor resmi dan e-katalog untuk spesifikasi komputer lengkap tersebut, harga wajar terbaik di pasaran berkisar antara Rp 8.000.000 hingga Rp 10.000.000 per unit.
Jika total anggaran kontrak PC Posyandu sebesar Rp 7.428.399.879 dihitung dengan acuan harga pasaran tertinggi Rp 10.000.000 per unit, jumlah unit komputer yang wajib diterima dan didistribusikan minimal adalah 742 unit. Jika menggunakan asumsi harga pasaran yang lebih efisien Rp 8.000.000 per unit, jumlah fisik yang harus beroperasi mencapai 928 unit. Apabila hasil audit investigatif di lapangan mendapati jumlah unit komputer yang diterima posyandu jauh di bawah angka tersebut, atau jika harga satuan material pengadaan grosir aslinya jauh lebih murah, maka selisih anggaran tersebut merupakan bentuk nyata indikasi mark-up dan kerugian negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait rincian volume fisik dan satuan harga dari paket-paket pengadaan tersebut. Langkah e-purchasing yang digunakan semestinya menjadi instrumen efisiensi, namun praktiknya dikritik berpotensi menjadi celah pengamanan proyek titipan. Oleh karena itu, otoritas terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta aparat penegak hukum didesak untuk segera bergerak cepat turun tangan melakukan audit investigasi mendalam serta verifikasi fisik secara langsung ke lapangan guna menguji kesesuaian spesifikasi di lapangan dengan aliran uang negara yang telah dibayarkan kepada pihak penyedia.
Berita ini disusun berdasarkan dokumen resmi data pengadaan tahun anggaran 2025 dengan mengedepankan prinsip cover both sides dan. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap dibuka bagi pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor serta jajaran penyedia terkait.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
