Aceh Singkil – Pandan sari, CN 10 September 2026 – Wacana penerapan dapur berbasis sekolah (school-based kitchen) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai tanggapan dari pelaku lapangan. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara matang dan komprehensif agar tidak mengabaikan kesiapan serta keberhasilan pola tata kelola yang sudah berjalan di daerah.
Person in Charge (PIC) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Anum Asriani, menyampaikan bahwa perubahan skema pelayanan tidak bisa disamaratakan untuk seluruh wilayah. Menurutnya, penetapan kebijakan seyogianya mempertimbangkan kondisi riil operasional di tingkat bawah.
Anum menanggapi wacana tersebut yang berembus menyusul adanya laporan temuan Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Ia menilai penanganan KLB seharusnya berfokus pada penguatan pengawasan standar operasional dan evaluasi spesifik pada titik masalah, bukan dengan serta-merta merombak total sistem pelayanan yang ada.
“Penanganan kejadian luar biasa tentu memiliki pola pencegahan dan penanggulangan tersendiri. Kami berharap evaluasi dilakukan secara objektif tanpa harus menyatukan seluruh kondisi daerah dalam satu kebijakan mendesak yang kurang berimbang,” ujar Anum dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Ia menambahkan, SPPG di Kecamatan Simpang Kanan yang dikelola pihak yayasan sejauh ini terus berupaya menjalankan operasional sesuai pedoman teknis yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Proses pengolahan hingga distribusi makanan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas dan kebersihan hidangan.
Oleh karena itu, pihak pengelola berharap pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan terkait dapat mengedepankan evaluasi secara menyeluruh serta membuka ruang dialog bersama para mitra pelaksana di daerah sebelum mengambil keputusan strategis.
Reporter: CN Mustafa, C.BJ., C.EJ.
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
