Skip to content
November 18, 2026
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Vimeo
  • Pinterest
  • LinkedIn
Cyber Nasional

Cyber Nasional

Baca Kabar Dunia Hari ini

Lemon Casino PL
NV Casino PL
Primary Menu
  • Internasional
  • Nasional
  • Pemerintah
  • TNI
  • Polri
  • DPR RI
  • Kejaksaan RI
  • News Populer
  • Daerah
  • Religi
  • Sosial
  • Lembaga
  • Box Redaksi
  • Pedoman Cyber
  • Cyber Nasional
Subscribe
  • Home
  • Daerah
  • Bisnis Kavling Berkembang, Regulasi Justru Tertinggal: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Ketidakjelasan Hukumnya?
  • Bogor
  • Daerah
  • Jabar

Bisnis Kavling Berkembang, Regulasi Justru Tertinggal: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Ketidakjelasan Hukumnya?

cybernasonal November 18, 2026 3 minutes read
0
2188299_11zon

BOGOR, CN 18 November 2026 – Polemik penjualan dan pengembangan tanah kavling di Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan. Persoalan yang mencuat tidak hanya menyangkut kepastian regulasi, tetapi juga tata ruang, pengawasan pembangunan, perlindungan konsumen, hingga kepastian iklim usaha bagi para pengembang.

Hingga November 2026, belum terdapat kejelasan mengenai regulasi daerah yang secara khusus mengatur kegiatan penjualan dan pengembangan tanah kavling di luar ketentuan perumahan dan permukiman konvensional. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

Persoalan itu mengemuka dalam audiensi antara Aktivis sekaligus Ketua DPC LSM Penjara (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) Bogor Raya, Romi Sikumbang, yang didampingi Aktivis Sosial Johner Simanjuntak, dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, di ruang kerja Sekda, Rabu (18/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Romi mempertanyakan sejauh mana koordinasi dan pembahasan regulasi tanah kavling di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD. Selain isu kavling, diskusi juga menyinggung penanganan darurat sampah serta berbagai dinamika pembangunan di wilayah Bogor Timur agar dapat berkembang lebih pesat dan berkeadilan bagi masyarakat.

Menurut Romi, persoalan tanah kavling bukan isu baru. Sejak pascapandemi COVID-19, pihaknya telah berulang kali menyuarakan perlunya kepastian hukum melalui pembentukan regulasi khusus kepada DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi I.

“Kami ingin mengetahui apakah regulasi tanah kavling ini masih terus dibahas di DPRD atau belum menjadi prioritas. Kami mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD segera menghadirkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah (Perda),” ujar Romi.

Ia menilai, regulasi yang sudah ada seperti Perda Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketentuan bangunan gedung perlu dikaji kembali untuk memastikan apakah telah mencakup secara memadai transaksi penjualan tanah kavling murni. Menurutnya, pengaturan mengenai pembangunan perumahan komersial tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan transaksi jual beli tanah dalam bentuk kavling siap bangun atau pecahan bidang tanah.

Karena itu, pihaknya mendorong adanya payung hukum yang mampu membedakan secara tegas antara penjualan tanah kavling, pembangunan rumah deret, dan pengembangan kawasan perumahan skala besar.

“Jika pembentukan Perda khusus memerlukan waktu, kami berharap pemerintah daerah dapat mengkaji penyusunan regulasi turunan seperti Peraturan Bupati (Perbup), sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang terpenting, ada kepastian aturan agar pengusaha dapat menjalankan usahanya secara tertib dan taat hukum,” tegas Romi.

Romi juga menyoroti semakin maraknya pemasaran tanah kavling di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor, termasuk kawasan Bogor Timur dan jalur Puncak Dua, Kecamatan Sukamakmur. Menurutnya, dinamika tersebut harus diimbangi dengan pengawasan tata ruang, kesesuaian peruntukan lahan, aspek lingkungan, serta kejelasan status hak atas tanah.

Ia mengingatkan, masyarakat kerap tertarik membeli tanah kavling karena harga yang relatif terjangkau. Namun, tanpa legalitas yang jelas, konsumen berpotensi menghadapi risiko hukum di kemudian hari, mulai dari sengketa kepemilikan hingga hambatan dalam perizinan mendirikan bangunan.

Di sisi lain, Romi menekankan bahwa para pelaku usaha kavling yang beritikad baik juga memerlukan perlindungan hukum. Sektor ini dinilai memiliki potensi dalam menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja, sehingga penegakan aturan harus berjalan seimbang dengan pembinaan iklim usaha.

“Pengusaha kavling juga berhak atas kepastian hukum. Namun, kepastian tersebut wajib dibarengi dengan kewajiban memenuhi tata ruang, legalitas pertanahan, dan standar lingkungan hidup,” tambahnya.

Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memperjelas instrumen hukum yang digunakan dalam pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pengembangan tanah kavling yang belum sesuai ketentuan, guna menghindari perbedaan penafsiran di lapangan.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, dibutuhkan tanggapan dan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor khususnya Komisi I, serta dinas teknis seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), guna memberikan kepastian informasi kepada publik.

Publisher -Red

jumlah pengunjung 36

Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Related News

2189446_11zon
  • Berita Terkini
  • Daerah
  • Pekanbaru
  • Riau

Polres Kuansing Gelar Penyambutan & Pelepasan Kapolres, AKBP Rooy Noor Resmi Menjabat

cybernasonal November 18, 2026 0
2189130_11zon
  • Berita Terkait
  • Berita Terkini
  • Breaking News
  • Daerah
  • Digital
  • Hukum
  • Jambi

Kejanggalan Proses Sita di PN Sarolangun: Penerbitan Izin Pasca-Gugatan Praperadilan Picu Kritik Tajam

cybernasonal November 18, 2026 0
IMG-20261118-WA0066
  • Bogor
  • Daerah
  • Digital
  • Hukum
  • Jabar
  • Jabodetabek

Kedok Salon “Rumah Cantik Barika” Diprotes: Warga Alami Iritasi Wajah, LSM KCBI Desak Evaluasi dan Pengawasan Ketat

cybernasonal November 18, 2026 0

Recent Posts

  • Cricex steps and methods for Bangladeshi players
  • Working Promo Code Vavada for Exclusive Bonuses and Spins
  • Polres Kuansing Gelar Penyambutan & Pelepasan Kapolres, AKBP Rooy Noor Resmi Menjabat
  • Cvc666 Bangladesh Review: Registration, Bonuses, Payments & Mobile App
  • Cv666 Online (Cv666 App) – Complete Guide for Bangladeshi Players

Recent Comments

  1. pornip.com mengenai WRC Prabumulih Hentak Kebijakan Daerah: RPJMD Jangan Jadi Arsip Formalitas Tanpa Gigi
  2. pornip.com mengenai Kejari Kendal Temui FASMD, Jelaskan Status Kasus Tanah Desa Nolokerto
  3. www.555329.com mengenai WRC Prabumulih Hentak Kebijakan Daerah: RPJMD Jangan Jadi Arsip Formalitas Tanpa Gigi
  4. www.555329.com mengenai Kejari Kendal Temui FASMD, Jelaskan Status Kasus Tanah Desa Nolokerto
  5. cybernasonal mengenai WRC Prabumulih Hentak Kebijakan Daerah: RPJMD Jangan Jadi Arsip Formalitas Tanpa Gigi

Archives

  • November 2026
  • Oktober 2026
  • September 2026
  • Agustus 2026
  • Juli 2026
  • Juni 2026
  • Mei 2026
  • April 2026
  • Maret 2026
  • Februari 2026
  • Januari 2026
  • Desember 2025
  • November 2025
  • Oktober 2025
  • September 2025
  • Agustus 2025
  • Juli 2025
  • Juni 2025
  • Mei 2025
  • April 2025
  • Maret 2025
  • Agustus 2024
  • Mei 2024

Categories

  • Aceh
  • Aceh Barat
  • Aceh Singkil
  • Aceh Timur
  • Adat
  • Agama
  • Badan Gizi Nasional
  • Bali
  • Banda Aceh
  • Bandung
  • Banggai
  • Banggai Kepulauan
  • Banggai Laut
  • Bangka Belitung
  • Banjarmasin
  • Banjarnegara
  • Banten
  • Banyumas
  • Banyuwangi
  • Barru
  • Batam
  • Batang
  • Baturaja
  • Bea Cukai
  • Bekasi
  • Bengkulu
  • Berita Terkait
  • Berita Terkini
  • Blora
  • Bogor
  • BPK RI
  • Breaking News
  • Brebes
  • Budaya
  • Ciamis
  • Cibinong
  • Cilacap
  • Cirebon
  • Daerah
  • Daerah Istimewa Jogjakarta
  • Deli Serdang
  • Demak
  • Denpasar
  • Depok
  • Digital
  • DPR RI
  • Hiburan
  • Hukum
  • IKN
  • Intan jaya
  • International
  • Jabar
  • Jabodetabek
  • Jakarta
  • Jambi
  • Jawa Tengah
  • Jawa Timur
  • KALBAR
  • Kalimantan
  • Kalimantan Barat
  • Kalimantan Selatan
  • Kalimantan Tengah
  • Kalimantan Timur
  • Kampar
  • Kebumen
  • Kejagung RI
  • Kejaksaan Tinggi RI
  • Kementerian
  • Kendal
  • Kepulauan Riau
  • Kesehatan
  • Kesenian
  • Ketua Umum Merah Putih
  • Kota Baru
  • KPK-RI
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Kulonprogo
  • Lahat
  • Lamongan
  • Lampung
  • Lembaga
  • Lombok
  • Lubuk Linggau
  • Lumajang
  • Luwu
  • Madura
  • Magelang
  • Mahkamah Agung RI
  • Makasar
  • Malang
  • Malaysia
  • Maluku
  • Manado
  • Mancanegara
  • Minahasa
  • Morowali
  • Muara Enim
  • Musi Rawas
  • Music
  • Nabire
  • Nasional
  • NTB
  • NTT
  • Ogan Komering Ilir
  • Ogan Komering Ulu
  • Olahraga
  • Ormas/LSM
  • Pagar Alam
  • Palembang
  • Palu
  • Pangkal Pinang
  • Papua
  • Papua Tengah
  • Parepare
  • Pasuruan
  • Pati
  • Pekanbaru
  • Pelalawan
  • Pemerintah
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Politics
  • Polri
  • Pontianak
  • Prabumulih
  • Purbalingga
  • Purwakarta
  • Purwokerto
  • Purworejo
  • Rejang Lebong
  • Religi
  • Riau
  • Sejarah
  • Semarang
  • Sidoarjo
  • Sleman
  • Solo
  • Sorong
  • Sosial
  • Sports
  • Subang
  • Sukabumi
  • Sulawesi Barat
  • Sulawesi Selatan
  • Sulawesi Tengah
  • Sulawesi Tenggara
  • Sulawesi Utara
  • Sumatera Barat
  • Sumatera Selatan
  • Sumatra Utara
  • Sumenep
  • Surabaya
  • Tanggerang
  • Tegal
  • Teknologi
  • Ternate
  • Tips & Tricks
  • TNI
  • Trending
  • Trends
  • Uncategorized
  • Wajo
  • Wisata
  • Wonosobo