BOGOR, CN 18 November 2026 – Polemik penjualan dan pengembangan tanah kavling di Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan. Persoalan yang mencuat tidak hanya menyangkut kepastian regulasi, tetapi juga tata ruang, pengawasan pembangunan, perlindungan konsumen, hingga kepastian iklim usaha bagi para pengembang.
Hingga November 2026, belum terdapat kejelasan mengenai regulasi daerah yang secara khusus mengatur kegiatan penjualan dan pengembangan tanah kavling di luar ketentuan perumahan dan permukiman konvensional. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.
Persoalan itu mengemuka dalam audiensi antara Aktivis sekaligus Ketua DPC LSM Penjara (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) Bogor Raya, Romi Sikumbang, yang didampingi Aktivis Sosial Johner Simanjuntak, dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, di ruang kerja Sekda, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Romi mempertanyakan sejauh mana koordinasi dan pembahasan regulasi tanah kavling di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD. Selain isu kavling, diskusi juga menyinggung penanganan darurat sampah serta berbagai dinamika pembangunan di wilayah Bogor Timur agar dapat berkembang lebih pesat dan berkeadilan bagi masyarakat.
Menurut Romi, persoalan tanah kavling bukan isu baru. Sejak pascapandemi COVID-19, pihaknya telah berulang kali menyuarakan perlunya kepastian hukum melalui pembentukan regulasi khusus kepada DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi I.
“Kami ingin mengetahui apakah regulasi tanah kavling ini masih terus dibahas di DPRD atau belum menjadi prioritas. Kami mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD segera menghadirkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah (Perda),” ujar Romi.
Ia menilai, regulasi yang sudah ada seperti Perda Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketentuan bangunan gedung perlu dikaji kembali untuk memastikan apakah telah mencakup secara memadai transaksi penjualan tanah kavling murni. Menurutnya, pengaturan mengenai pembangunan perumahan komersial tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan transaksi jual beli tanah dalam bentuk kavling siap bangun atau pecahan bidang tanah.
Karena itu, pihaknya mendorong adanya payung hukum yang mampu membedakan secara tegas antara penjualan tanah kavling, pembangunan rumah deret, dan pengembangan kawasan perumahan skala besar.
“Jika pembentukan Perda khusus memerlukan waktu, kami berharap pemerintah daerah dapat mengkaji penyusunan regulasi turunan seperti Peraturan Bupati (Perbup), sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang terpenting, ada kepastian aturan agar pengusaha dapat menjalankan usahanya secara tertib dan taat hukum,” tegas Romi.
Romi juga menyoroti semakin maraknya pemasaran tanah kavling di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor, termasuk kawasan Bogor Timur dan jalur Puncak Dua, Kecamatan Sukamakmur. Menurutnya, dinamika tersebut harus diimbangi dengan pengawasan tata ruang, kesesuaian peruntukan lahan, aspek lingkungan, serta kejelasan status hak atas tanah.
Ia mengingatkan, masyarakat kerap tertarik membeli tanah kavling karena harga yang relatif terjangkau. Namun, tanpa legalitas yang jelas, konsumen berpotensi menghadapi risiko hukum di kemudian hari, mulai dari sengketa kepemilikan hingga hambatan dalam perizinan mendirikan bangunan.
Di sisi lain, Romi menekankan bahwa para pelaku usaha kavling yang beritikad baik juga memerlukan perlindungan hukum. Sektor ini dinilai memiliki potensi dalam menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja, sehingga penegakan aturan harus berjalan seimbang dengan pembinaan iklim usaha.
“Pengusaha kavling juga berhak atas kepastian hukum. Namun, kepastian tersebut wajib dibarengi dengan kewajiban memenuhi tata ruang, legalitas pertanahan, dan standar lingkungan hidup,” tambahnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memperjelas instrumen hukum yang digunakan dalam pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pengembangan tanah kavling yang belum sesuai ketentuan, guna menghindari perbedaan penafsiran di lapangan.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, dibutuhkan tanggapan dan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor khususnya Komisi I, serta dinas teknis seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), guna memberikan kepastian informasi kepada publik.
Publisher -Red
Eksplorasi konten lain dari Cyber Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









